JURNAL MEDAN - Ketua Umum Asosiasi Petani Plasma Kelapa Sawit Indonesia (APPKASI) Muhammadyah meminta Presiden Jokowi mencabut bea keluar (BK) ekspor CPO atau menurunkannya menjadi 10 USD sampai 50 USD permetrik ton.
Muhammadiyah mengatakan kebijakan itu ditujukan agar harga tandan buah sawit (TBS) petani bisa meningkat secara signifikan
"Dengan begitu daya beli petani sawit meningkat yang berdampak pada tingkat kesejahteraan petani dan pertumbuhan ekonomi serta lapangan kerja baru di sektor industri sawit dan sektor ekonomi lainnya," demikian keterangan Muhammadyah yang diterima Jurnal Medan, Selasa, 26 Juli 2022.
Baca Juga: Ridwan Kamil Beri Jawaban Menohok Soal Tudingan Mengemis Dana Pembangunan Al Mumtadz
Dalam keterangannya Ketua APPKSI menuturkan tentang bea keluar ekspor CPO sebesar 288 USD masih membebani petani yang seharusnya dicabut.
Akibat bea keluar yang terlalu tinggi sementara harga TBS belum memperlihatkan kenaikan yang signifikan.
Sebab, harga ekspor CPO saat ini juga menurun jauh dibandingkan sebelum adanya pelarangan ekspor CPO oleh pemerintah.
Muhammadyah mengatakan situasi saat ini terjadi penurunan harga CPO disebabkan harga minyak nabati dunia yang turun karena ada kenaikan pasokan.
Baca Juga: Teks Proklamasi Lengkap dengan Makna yang Bisa Dipetik untuk Diterapkan dalam Kehidupan
"Dan setelah pemerintah membuka kran ekspor CPO kembali setelah larangan ekspor dibuka, juga membuat penurunan harga CPO di dunia," tulisnya.
Tradingeconomics mencatat, harga CPO dunia pada perdagangan Selasa, 19 Juli 2022, pukul 14.37 WIB turun ke MYR 3.858 per ton, setelah sempat menguat ke atas MYR 3.950 pada 18 Juli 2022.
Akhir pekan lalu, harga CPO sempat sentuh level terendah setahun ke kisaran MYR 3.500 per ton.
"Bea keluar ekspor CPO harus dicabut karena membebani harga TBS petani," tegas dia.
Saat ini harga CPO dikisaran 1185 US Dollar/Metrik Ton dan dibebani bea ekspor sebesar 288 US dollar/metrik ton atau bea ekspor CPO dikenakan sebesar 24,4 persen dari harga.
"Importir tentu saja tidak mau dibebani bea ekspor dan bea keluar ekspor ditanggung eksportir CPO," jelasnya.
Dan oleh PKS 24,4 persen bea keluar ekspor CPO dibebankan pada harga TBS petani oleh perusahaan pabrik kelapa sawit.
Jadi, kata dia, walau Levy atau pungutan ekspor CPO yang selama ini untuk mensubsidi oligarki industri biodiesel sementara petani tidak pernah menikmati dan pungutan ekspor CPO sudah 0 persen hingga bulan Agustus.
Baca Juga: Cerita Horor Kisah Nyata, Sedang Asik Pacaran Sejoli di Pekalongan Dikagetkan Kepala Buntung
"Tidak memberikan dampak pada kenaikan harga TBS yang signifikan, karena masih dibebani dengan bea keluar ekspor CPO yang sangat tinggi," pungkasnya. ***