Network
JURNAL MEDAN - Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies (IRES), Marwan Batubara, menilai harga listrik yang dihasilkan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) perlu disubsidi oleh pemerintah.
Menurut dia, tarif listrik dari PLTSa lebih tinggi karena faktor investasi yang lebih besar serta teknologi pembangkitnya lebih mahal. Seperti diketahui harga jual listrik dari PLTSa lebih tinggi dibandingkan dengan pembangkit lain.
"Keterlibatan pemerintah daerah dan pusat diperlukan untuk menanggung beban harga jual listrik dari PLTSa," demikian keterangan pers IRES yang diterima Jurnal Medan, Kamis 1 Juli 2021.
Baca Juga: Dihadiri Jokowi, Kadin Tetap Gelar Munas VIII 30 Juni 2021 di Tengah Laut Kendari
PT PLN (Persero) membeli listrik yang dihasilkan dari PLTSa seharga 13,35 sen dolar AS per kWh atau setara Rp 1.800/kWh. Harga pembelian listrik tersebut disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Presiden No. 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.
"Saya kira kalau sudah nanti tarif (PLTSa) tinggi dan kemudian PLN harus menaikan tarif listrik, ujung-ujungnya kan kita rakyat ini yang akan menanggung. Nah, di sisi lain, PLN itu kapasitas pembangkitnya sudah berlebihan di Jawa," jelas Marwan.
Adapun biaya pokok penyediaan tenaga listrik (BPP) PLN pada Januari - Mei 2021 tercatat senilai Rp1.277 per KWh. Tahun lalu, rata-rata BPP PLN sebesar Rp1.322 per KWh.
Dengan begitu tampak jelas, harga beli listrik dari PLTSa masih jauh lebih mahal di atas rata-rata biaya pokok penyediaan listrik PLN.
Hadirnya PLTSa membawa manfaat bagi dua lembaga negara, yakni pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Manfaat bagi Pemda, masalah sampah bisa tertolong, biaya penanganan sampah pasti turun.
