Dengan digitalisasi, proses untuk menyambungkan UMKM dengan usaha besar lebih efektif dan efisien serta mendorong UMKM sektor unggulan daerah.
Presiden Jokowi sebelumnya berharap 40 persen dari total belanja pemerintah atau sekitar Rp500 triliun dapat digunakan untuk menyerap produk-produk UMKM dan koperasi.
Selain itu, 30 persen dari ruang infrastruktur publik, seperti bandar udara, stasiun kereta api, dan terminal bus, juga diamanatkan untuk dijadikan tempat berjualan produk-produk UMKM.
Pemerintah juga terus mempermudah UMKM mengakses pembiayaan melalui kredit usaha takyat (KUR), termasuk dengan skema kluster yang baru saja diluncurkan.
Dibandingkan sebelum penyebaran pandemi Covid-19, saat ini pemerintah lebih siap menyalurkan bantuan kepada UMKM karena telah melakukan pendataan UMKM dengan lebih baik.
"Pada awal pandemi, salah satu tantangan yang kita hadapi adalah pendataan UMKM dan koperasi kita," ujarnya.
"Kita nyaris tidak punya data yang cukup terkait sebaran, situasi, dan skala usaha tapi hari ini datanya semakin baik dan lengkap," jelas Riza.***