Network
Isi dokumen tersebut menekankan "pentingnya pembentukan pemerintahan yang inklusif dan representatif".
Termasuk "mendukung partisipasi penuh, serta hak keseteraan perempuan dalam semua tingkat pengambilan keputusan".
Reuters memberitakan bahwa resolusi ini bisa menjadi titik yang mencuat dan memanas antara PBB dan Taliban.
Taliban diketahui telah membentuk pemerintahan yang hanya terdiri dari laki-laki dan tidak melibatkan kaum perempuan sama sekali.
Baca Juga: Ini Tentara AS Terakhir yang Meninggalkan Afghanistan Usai Dikuasai Penuh Taliban
Sekjen PBB Antonio Guterres telah diminta oleh 15 anggota dewan untuk menerbitkan "rekomendasi strategis dan operasional untuk mandat UNAMA". ***
