Network
JURNAL MEDAN - Wakil Ketua Fraksi PKS Sukamta menilai pemerintah ngawur dengan rencana yang tertuang dalam RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) untuk menaikkan PPN dari 10 persen menjadi 12 persen.
Di dalamnya juga mengatur perluasan pengenaan PPN untuk sembako, jasa sekolah, jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan, jasa tenaga kerja dan beberapa bentuk jasa lainnya,
Sukamte yang juga merupakan Anggota Badan Anggaran DPR RI ini menyatakan pemerintahan ngawur. Jika hak ini benar-benat dilakukan, maka dampak beratnya terhadap rakyat kecil.
Baca Juga: Kisah Raja Dangdut Rhoma Irama Dikeroyok 15 Orang Hingga Babak Belur
"Saat ini masyarakat kecil sangat terdampak oleh pandemi, mestinya pikiran pemerintah itu bagaimana memberikan subsidi sembako supaya harganya stabil dan terjangkau bukan malah akan dipajaki," kata Sukamta dalam keterangannya, Jumat 11 Juni 2021.
Sembako, kata dia, adalah kebutuhan seluruh masyarakat, sementara bagi rakyat kecil sembako adalah barang mewah untuk menyambung hidup.
"Jika pajak dikenakan pada sembako, harga-harga akan naik dan memicu inflasi, ini juga bisa memunculkan kelangkaan barang. Rakyat kecil akan makin tak berdaya. Jika ini yang terjadi, maka pemerintah gagal melindungi hajat hidup orang banyak sebagaimana diamanahkan konstitusi," jelasnya.
Sukamta menduga rencana pemerintah untuk memperluas cakupan pajak ini karena ingin mendongkrak pendapatan negara yang saat pandemi mengalami penurunan tajam.
Baca Juga: Sinopsis Hotel Del Luna Episode 8, Cerita Man-wol dan Mi-Ra Serta Hilangnya Hotel Del Luna
