Ketua KPU Ditanya Soal Aduan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih ke Komisi II DPR RI: Itu Sudah Tepat

JURNAL MEDAN - Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari menilai aduan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih ke Komisi II DPR RI terkait dugaan kecurangan di tahapan verifikasi Pemilu 2024 sudah tepat.

Hasyim Asy'ari mengatakan Komisi II DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat menjalankan tugas dan fungsinya untuk mengurus politik dalam negeri termasuk Kepemiluan.

"Jadi saya kira apa yang disampaikan oleh teman-teman Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan perkembangan Pemilu kepada Komisi II sudah tepat," kata Hasyim Asy'ari di Kelenteng Kong Miao, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Jumat, 13 Januari 2023.

Baca Juga: Cak Imin Sebut PKB Bukan Partai Medioker di Pemilu 2024, Tren Sedang Naik, Kirim Sinyal ke Golkar dan Gerindra

Dalam kesempatan itu Hasyim sekaligus memberikan bantahan bahwa KPU diintervensi oleh Menko Polhukam, Mendagri, dan Istana dalam menyelenggarakan tahapan Pemilu 2024.

Tudingan itu disampaikan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih yang diwakili Hadar Nafis Gumay saat beraudiensi dengan Komisi II DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu, 11 Januari 2023.

Dalam kesempatan audiensi tersebut Hadar menyatakan salah satu penyebab kecurangan di tahapan verifikasi karena permintaan Mendagri, Istana, dan Menko Polhukam.

"[...] Langkah ini harus dilakukan karena permintaan Mendagri, Istana, Menko Polhukam dan lain-lain, bunyinya begitu kira-kira ya," kata Hadar Nafis Gumay menirukan instruksi pimpinan KPU RI kepada KPUD di hadapan pimpinan Komisi II.

Baca Juga: CCTV Terbukti Efektif Membantu Penegakan Hukum, Pakar IT: Membatasi Atau Memblokir Yandex Bukan Solusi