Network
JURNAL MEDAN - Pakar IT Alfons Tanujaya mengkritik kebijakan Pertamina yang membatasi subsidi Solar dan Pertalite per 1 Juli 2022 melalui aplikasi My Pertamina.
Alfons Tanujaya menilai pembatasan subsidi solar dan Pertalite bukan wewenang Pertamina melainkan BPH Migas.
"Pertamina tidak memiliki hak untuk membatasi pembeli BBM bersubsidi dan hanya pelaksana," demikian keterangan Alfons Tanujaya yang diterima Jurnal Medan, Kamis, 30 Juni 2022.
Baca Juga: HUT Bhayangkara 2022, ICPW Soroti Smart Policing yang Terus Beradaptasi dengan Presisi Polri
Menurut Alfons, sampai hari ini BPH Migas belum mengeluarkan informasi yang jelas kendaraan jenis apa, tahun berapa, berapa CC, digunakan untuk apa yang boleh dan tidak boleh menggunakan BBM bersubsidi.
Ia juga mengkritisi upaya Pertamina dalam membangun aplikasi My Pertamina yang tanpa persiapan untuk negara sebesar Indonesia.
Membangun aplikasi, kata dia, butuh waktu, karena ada versi Beta, evaluasi bug, penyempurnaan, dan makan waktu beberapa bulan baru lancar.
"Ini wong kriteria kendaraan yang boleh dan tidak boleh terima subsidi saja belum jelas. Kok sudah mau membatasi pembelian BBM bersubsidi," ujarnya.
Baca Juga: CATAT! Ini Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Bulan Juli 2022, Ada 2 Tanggal Merah Loh!
Selain itu, Alfons juga menyoroti keragaman dan kekayaan data yang dibutuhkan untuk menjalankan kebijakan ini.
Misalnya, data dasar kependudukan (Dukcapil), data detail kendaraan bermotor dari Kepolisian yang harus diolah menyesuaikan dengan keputusan BPH Migas.
Dengan begitu, kata dia, baru bisa ketahuan kendaraan mana yang boleh/tidak boleh isi BBM bersubsidi.
"Lha, petunjuk detail kendaraan saja belum ada, kok mau membatasi pembelian?," ujarnya.
Menurut Alfons, tanpa Apps My Pertamina sebenarnya sudah bisa mengidentifikasi kendaraan yang boleh isi BBM bersubsidi.
Karena setiap plat nomor waktu perpanjang STNK diberi QR Code atau identifikasi lainnya.
Kemudian setiap isi BBM bersubsidi tinggal di-scan oleh petugas pertamina sehingga bisa langsung ketahuan.
"Pada dasarnya tidak perlu Apps untuk mengontrol subsidi BBM. Adanya apps bisa membantu memberikan informasi lebih detail, tetapi tanpa Apps juga sudah bisa."
Baca Juga: Resep Sate Kambing Empuk, Menu Spesial Idul Adha 2022 Penggugah Selera
Perlu diketahui bahwa setiap daerah kendaraan bermotor datanya berbeda dan membutuhkan koordinasi yang cukup lama antar instansi data Dukcapil, data kendaraan Kepolisian.
Menurut Alfons, kalau semua proses itu bisa dilakukan 3 bulan dan berhasil untuk seluruh Indonesia, maka Pertamina sakti mandraguna.
"Saya kagum dan salut dengan Pertamina. Saya doakan semoga berhasil," tutupnya. ***
