JURNAL MEDAN - Anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sepakat memperpanjang misi di Afghanistan selama 6 bulan ke depan.
Dengan demikian, PBB akan berada di Afghanistan yang saat ini dikuasai pemerintahan Taliban hingga Januari 2022.
Anggota PBB memberikan suara bulat dan sepakat untuk memperbarui misi politik di Afghanistan pada Jumat 17 September 2021.
Baca Juga: Taliban: Tugas Wanita Melahirkan, Kalau Jadi Menteri Tak Bisa Membesarkan Anak-anak Afghanistan
Disebutkan bahwa resolusi 2596/2021 tersebut menekankan pentingnya "pemerintahan yang inklusif" di Afghanistan.
Adapun mandat dari perpanjangan misi PBB diantaranya menangani upaya kemanusiaan dan pembangunan, tetapi tidak terlibat atau melibatkan diri dalam pemeliharaan perdamaian.
Dokumen kesepakatan ini menekankan "peran penting yang akan terus dimainkan PBB dalam mempromosikan perdamaian dan stabilitas di Afghanistan.''
Departemen Urusan Politik dan Pembangunan Perdamaian PBB (DPPA) mencuitkan salinan resolusi tersebut di Twitter pada Jumat malam.
Isi dokumen tersebut menekankan "pentingnya pembentukan pemerintahan yang inklusif dan representatif".
Termasuk "mendukung partisipasi penuh, serta hak keseteraan perempuan dalam semua tingkat pengambilan keputusan".
Reuters memberitakan bahwa resolusi ini bisa menjadi titik yang mencuat dan memanas antara PBB dan Taliban.
Taliban diketahui telah membentuk pemerintahan yang hanya terdiri dari laki-laki dan tidak melibatkan kaum perempuan sama sekali.
Baca Juga: Ini Tentara AS Terakhir yang Meninggalkan Afghanistan Usai Dikuasai Penuh Taliban
Sekjen PBB Antonio Guterres telah diminta oleh 15 anggota dewan untuk menerbitkan "rekomendasi strategis dan operasional untuk mandat UNAMA". ***