Soal Maling Uang Rakyat di Probolinggo, Firli Bahuri: Korupsi yang Sangat Kejam

7 September 2021, 16:49 WIB
Soal Maling Uang Rakyat di Probolinggo, Firli Bahuri: Korupsi yang Sangat Kejam /Twitter/@KPK_RI

JURNAL MEDAN - Ketua KPK Firli Bahuri menyebut maling uang rakyat (korupsi) di Kabupaten Probolinggo merupakan kasus yang sangat kejam.

"Ini korupsi yang sangat kejam yang dilakukan penyelenggara negara, yaitu bupati dan suaminya anggota DPR RI," kata Firli Bahuri dikutip PMJNews, Selasa 7 September 2021.

Firli Bahuri juga mengungkapkan bahwa Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari disetir oleh suaminya Hasan Aminuddin untuk maling uang rakyat (korupsi).

Baca Juga: Koes Hendratmo Meninggal, Menparekraf Sandiaga Uno: Saya Ingin Semangat Dedikasinya Ditiru Anak Muda Indonesia

"Dalam proses korupsi di Probolinggo. Suami setir Bupati Probolinggo untuk korup," kata Firli Bahuri.

Dalam kasus pencuraian uang rakyat (Korupsi) di Kabupaten Probolinggo ini, KPK mensinyalir Bupati dan Suaminya menerima suap terkait pengaturan pejabat sementara kepala desa atau Pjs Kades.

Bahkan Firli Bahuri menduga jual-beli jabatan tersebut juga ada pada tingkatan lainnya.

Baca Juga: Para Gamers Dota 2 dan Fortnite Simak! Ini 8 Rekomendasi KeyBoard Gaming Berkualitas Tinggi 2021

"Coba bisa bayangkan Pjs Kades saja dijual belikan, tentu kita bertanya berapa tarif Jabatan Camat, Kepala Sekolah, Kepala Dinas, Sekda, dan Jabatan Publik lainnya di Pemkab Probolinggo," kata Firli Bahuri.

Diketahui, wilayah Kabupaten Probolinggo Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Tahap II.
Namun, terdapat pengunduran jadwal sehingga terhitung 9 September 2021 terdapat 252 kades dari 24 kecamatan di Kabupaten Probolinggo yang selesai menjabat.

Untuk mengisi kekosongan jabatan itu maka diisi Pjs Kades yang berasal dari para ASN yang usulannya dari camat.

Baca Juga: Ingin Wajah Glowing? dr Zaidul Akbar Beri Bocoran, Sarankan Konsumsi Buah Ini Setiap Pagi Hari

Diduga Hasan bermain peran dengan memberikan persetujuan berupa paraf pada nota dinas pengusulan nama untuk Pjs Kades.

"Kalau begini, jangan berharap rakyat mendapat pelayanan. Kita juga tidak bisa berharap banyak kesejahteraan rakyat meningkat. Kalau ini terus terjadi, sulit rasanya masyarakat menerima pelayanan yang mudah, murah dan berkualitas terbaik," pungkas Firli Bahuri.***

Editor: Ahmad Fiqi Purba

Sumber: PMJ News

Tags

Terkini

Terpopuler