JURNAL MEDAN - Ketua DPP NasDem Willy Aditya mengatakan Capres Anies Baswedan tetap menjadi episentrum dalam urusan Cawapres.
Willy Aditya menegaskan tidak ada istilah kawin paksa dalam penetapan Cawapres Anies Baswedan, termasuk dalam penjajakan koalisi.
NasDem sendiri telah menegaskan Anies Baswedan punya hak prerogatif soal Cawapres, sementara parpol lain boleh mengusulkan.
Baca Juga: Pengamat: Koalisi Pendukung Anies Baswedan Kesulitan Mencari Cawapres Karena Elektabilitas Minim
Willy kembali menekankan tiga syarat Cawapres Anies Baswedan yakni memiliki daya ungkit elektoral, membuat koalisi solid, dan memiliki kapasitas pemerintahan.
*Artinya komplimentari (melengkapi), tidak kawin paksa, chemistry kebangun. Rasionalitas pengusungan tentu cenderung posisi menang," kata Willy kepada wartawan, Selasa, 1 November 2202.
Willy sekaligus menegaskan penjajakan koalisi bersama tiga parpol (Nasdem, PKS, Demokrat) terus berjalan dan semakin kompak.
Walaupun sejauh ini baru Nasdem yang telah mencapreskan Anies, tetapi PKS dan Demokrat berkontribusi dalam membangun platform koalisi.
Baca Juga: Di Depan Relawan, Aher Sebut PKS Nyambung 99,9 Persen dengan Anies Baswedan, Ada Chemistry
"Kita Cawapres harap gak buru-buru. Lihat siapa yang akan jadi kompetitor, itu juga jadi pertimbangan. Tapi kami hormati tawaran PKS Aher dan Demokrat Mas AHY dan kami terus diskusikan ke Pak Anies," ujarnya.
Willy mengakui bahwa saat ini sudah ada pihak-pihak yang ingin menggoyang koalisi Nasdem, PKS, dan Demokrat.
Salah satu buktinya adalah isu PKS ditawari kursi menteri di Pemerintahan Jokowi. Willy Aditya menilai ini sebagai narasi picik untuk menjegal Capres Anies Baswedan.
Menurut dia, isu tawaran menteri untuk PKS dikembangkan guna menjegal dan merusak koalisi NasDem, PKS, Demokrat.
Baca Juga: Datang ke Solo, Anies Baswedan Dapat Wejangan Habib Novel dan Diberi Hadiah Tongkat, Apa Maknanya?
"Narasi narasi ini mendegradasi, mendegradasi dua ranah, teman teman catat ini. Mendegradasi PKS, mendegradasi kekuasaan hari ini," kata Willy.
Ia menuturkan, PKS diketahui telah menjadi oposisi selama dua periode pemerintahan Jokowi.
Tawaran kursi menteri datang justru menjelang kekuasaan berakhir.
Padahal PKS juga sudah menegaskan posisi sebagai oposisi pemerintah Jokowi sejak lama.
Ketika isu kursi menteri dikembangkan, maka ada niat lain dibalik tawaran tersebut.
"Benar-benar pragmatisme, benar benar transaksional dan benar benar apa yang selama ini berkembang untuk menjegal Anies terjadi," kata Willy.
Sebelumnya, PKS juga telah menyatakan posisi akan tetap berada di luar Pemerintahan Jokowi.
Ketua Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) DPP PKS Al Muzzammil Yusuf mengatakan partainya tetap konsisten.
"Insyaallah PKS konsisten oposisi sampai dengan akhir pemerintahan pada 2024," kata Al Muzzammil.***