JURNAL MEDAN - Muhammadiyah dan PBNU sepakat Pemilu dan Pilkada serentak 2024 berjalan aman dan damai.
Dua organisasi kemasyarakatan dan keagamaan terbesar di Indonesia itu menyatakan transisi kekuasaan di 2024 wajib berjalan aman dan damai demi terjaminnya kehidupan berbangsa dan bernegara.
Muhammadiyah berdasarkan rekomendasi Muktamar terakhir berkepentingan Pemilu diselenggarakan dengan baik sesuai jadwal 5 tahun sekali dengan kualitas semakin baik.
Baca Juga: GOAT Vs GOAT, Statistik Pertemuan Lionel Messi Vs Cristiano Ronaldo, Siapa Lebih Unggul?
"Bukan hanya terlaksana secara Luber dan Jurdil, tetapi juga mencapai apa yang menjadi tujuan diselenggarakannya Pemilu," kata Sekretaris PP Muhammadiyah Muhammad Izul Muslimin dalam diskusi yang digelar Kemendagri, Rabu, 25 Januari 2023.
Muhammadiyah juga menganggap Pemilu sebagai salah satu proses demokrasi paling cocok yang juga dipraktekkan di berbagai negara.
Muhammad Izul Muslimin menekankan bahwa Muhammadiyah tidak menginginkan pergantian kekuasaan di Indonesia dengan cara-cara yang inkonstitusional.
"Dan Pemilu ini adalah salah satu pintu terbaik bagi proses pergantian kekuasaan," ujarnya.
Ketua PBNU Yahya Cholil Staquf mengatakan salah satu fokusnya jelang Pemilu dan Pilkada serentak 2024 adalah politik identitas yang berpotensi memecah belah anak bangsa.
Bahwa politik identitas, politik aliran, dan politik SARA terus menerus membayangi dinamika poiltik pada berbagai tingkatan di Tanah Air.
"Karena itu, menuju Pemilu tahun 2024 nanti, NU sendiri menetapkan konsen tentang politik identitas ini sebagai perhatian utama. Ini bukan sesuatu yang mudah diatasi karena beberapa faktor," ujar Gus Yahya, sapaan akrabnya.
Yahya Cholil Staquf yang pernah menjadi juru bicara Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mencontohkan bagaimana pergulatan identitas di suatu daerah bisa dengan mudah merembet ke daerah lain.
Misalnya, jika muncul konflik atas nama NU, sebut saja Jawa Timur, maka akan dengan mudah menyebar ke daerah lain yang juga memiliki konstituen NU.
"Kalau ada konflik, misalnya, atas nama NU di Jawa Timur. Nah, ini akan dengan mudah menyulut, memicu, konflik yang juga melibatkan NU di daerah lain yang di situ ada konstituen NU juga, misalnya, di Sulawesi Utara atau NTT," kata dia.
Politik identitas juga dianggap sebagai ancaman serius terhadap keutuhan dan harmoni kehidupan masyarakat Indonesia yang beragam.
Selain itu, Gus Yahya menekankan pentingnya memanfaatkan platform digital untuk melawan segala hal yang berbau politik identitas dan politik SARA.
Bahwa korelasi antara dunia Maya dan dunia nyata sudah semakin kuat sehingga diperlukan kerjasama dan menyusun strategi bersama.
"Menurut kami penting sekali untuk juga menjalankan strategi ini melalui platform-platform yang kita selenggarakan di lapangan, di dunia nyata, bukan cuma di dunia maya," ujar Gus Yahya.***