JURNAL MEDAN - Kehadiran Timnas Israel sebagai peserta Piala Dunia U-20 2023 di Indonesia menuai pro dan kontra.
Sejumlah ormas Islam menolak kehadiran Israel di Piala Dunia U-20 sebagai bentuk perlawanan terhadap penjajahan.
Penolakan itu disampaikan berbagai ormas Islam seperti MUI, Muhammadiyah, DDII, serta sejumlah anggota DPR dan BKSAP DPR RI.
Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) menolak dengan tegas kehadiran Israel di Indonesia.
Dia mengingatkan bahwa Bung Karno pernah melarang Timnas Indonesia melawan Israel di Kualifikasi Piala Dunia.
HNW menegaskan Israel sebagai negara penjajah banyak melakukan kejahatan terhadap warga sipil dan menghancurkan paksa banyak pemukiman warga Palestina di tepi barat.
Pada bulan Desember 2022, ulas Hidayat, pasukan penjajahan Israel juga menembak mati Ahmed Daraghbah, bintang muda sepakbola Palestina.
"Maka mestinya Ketua PSSI dan Kemenpora meneladani Presiden Soekarno yang menolak kesebelasan Israel karena posisi Israel sebagai penjajah. Bung Karno menolak tanpa merasa malu, malah penuh percaya diri, karena sikapnya itu berbasiskan landasan konstitusional yang jelas dan benar," kata Hidayat Nur Wahid dalam keterangan, Rabu, 8 Maret 2023.
Baca Juga: Daftar 20 Tim Peserta Piala Dunia U-20 di Indonesia, Tinggal Tunggu 4 Wakil Asia
"Bung Karno melarang Timnas Indonesia bertanding melawan Israel pada Kualifikasi Piala Dunia 1958, dan tidak mengundang timnas Israel pada Asian Games 1962 di Jakarta. Dan karena konsistensi dan ketegasannya itu, nama Bung Karno menjadi sangat harum, yang berimbas pada keharuman nama Indonesia juga," ujarnya lagi.
Sikap tegas dan berani dari Bung Karno itu, lanjut Hidayat, dapat dipahami, karena UUD NRI 1945 mengamanatkan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
"Dan hingga saat ini, penjajahan Israel terhadap Palestina masih terus berlangsung. Bahkan dibandingkan dengan saat Bung Karno tidak mengundang atau menolak kedatangan tim Israel pada tahun 1962, sikap Israel sebagai negara penjajah bukan semakin melunak, tapi semakin parah."
"Bahkan Masjid Al-Aqsa yang dahulu belum disentuh penjajah dan ekstrimis zionis, belakangan semakin sering diserang dan atau dilanggar kesuciannya oleh rezim zionis dengan pengawalan pasukan Israel," urai HNW.
Hidayat menggarisbawahi penolakan berbagai pihak atas rencana kedatangan lebih dari 50 pemain sepakbola Israel beserta tim pendukungnya ini bukan semata urusan politik, tetapi urusan konsistensi melaksanakan Konstitusi sebagaimana diwujudkan dalam sikap resmi pemerintah sejak zaman Bung Karno.
"Penolakan-penolakan itu juga karena masalah kemanusiaan yang dicabik-cabik oleh Pemerintah Israel dan warga pendukungnya. Dan semestinya, kemanusiaan itu ditempatkan di atas hal apa pun, termasuk di atas kepentingan yang mengatasnamakan olahraga," cecar Hidayat.
Di sisi lain, Hidayat mengapresiasi sikap Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang menyampaikan sikap resmi Indonesia dalam debat terbuka di kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada awal Tahun 2023.
Menlu dengan tegas menunjukkan kembali sikap resmi Indonesia berupa dukungan kuat terhadap Palestina dan mengajak negara-negara lain bersikap tegas untuk menghentikan tragedi kemanusiaan yang menimpa bangsa Palestina.
Menurut Hidayat, pidato yang merupakan arah kebijakan luar negeri Indonesia itu mestinya ditaati dan dirujuk oleh pejabat-pejabat lainnya, seperti Ketua Umum PSSI dan Menteri Pemuda dan Olahraga dengan membatalkan kehadiran Israel pada Piala Dunia U-20 di Indonesia.
"Seharusnya Kemenpora dan PSSI dapat meniru Pemerintah Qatar dalam penyelenggaraan Piala Dunia 2022, yang tetap tegas menjaga nilai-nilai yang diyakini oleh bangsanya, seperti pelarangan kampanye LGBT dan pelarangan minuman beralkohol di dalam stadion," tutur Hidayat.
"Dan ternyata sikap itu bisa diterima oleh Presiden FIFA, bisa dilaksanakan, dan tidak membuat pemerintah Qatar jadi seperti mempermalukan diri sebagaimana digambarkan oleh pihak-pihak yang mendukung kehadiran kesebelasan penjajah Israel. Nama Qatar malah menjadi harum. Itu contoh dari negara 'kecil' yang memenangi 'biding' sebagai tuan rumah penyelenggaraan Piala Dunia yang malah dinilai sebagai yang paling sukses pada abad 21 ini. Qatar bisa dan berani bersikap mempertahankan yang diyakini oleh konstitusinya. Kemenpora (Pemerintah) dan PSSI seharusnya bisa bersikap seperti itu," beber Hidayat.
Hidayat memandang Kemenpora dan PSSI seharusnya bisa bernegosiasi dengan FIFA. Sebab, FIFA pun melarang timnas Rusia tampil di Piala Dunia 2022, dikarenakan invasi yang dilakukan negaranya terhadap Ukraina.
Hidayat menambahkan penolakan terhadap Rusia tidak hanya ditunjukkan FIFA, di ajang tenis, atlet Rusia dilarang menampilkan bendera dan asal negaranya.
"Korban-korban yang jatuh akibat penjajahan Israel sejak 1948 juga jumlahnya jauh lebih banyak dibanding dengan korban akibat invasi Rusia sejak setahun yang lalu. Momentum Piala Dunia U-20 ini seharusnya digunakan pemerintah dan PSSI atas nama sportivitas, kemanusiaan dan keadilan serta konsistensi pada konstitusi sebagaimana dicontohkan Presiden Soekarno, untuk menekan Israel agar menghentikan penjajahannya atas Palestina dan mengakui Palestina merdeka dengan ibukota Yerusalem (timur)," ungkap Hidayat.
"(Penolakan itu) juga untuk mengoreksi FIFA agar berlaku adil dan tidak berlaku standar ganda, melarang kesebelasan Rusia tapi membolehkan kesebelasan Israel negeri penjajah yang bahkan juga tidak peduli dengan sportivitas olahraga, terbukti dengan ditembak matinya beberapa pesepakbola Palestina, seperti yang terakhir bintang sepakbola Palestina Ahmed Daraghbah, yang ditembak mati oleh penjajah Israel pada Desember 2022," ujar Hidayat.***