Network
JURNAL MEDAN - Intelektual Muda Papua dan Papua Barat (IMP-PB) menyatakan dukungan terhadap Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua.
IMP-PB sekaligus meminta Presiden RI untuk tegas merealisasikan turunnya dana Otsus demi keberlanjutan kesejahteraan masyarakat Papua.
"Setiap anak negeri berhak mengeluarkan pendapatnya dan kami menyatakan dukungan terhadap Dana Otsus agar lanjut," kata Ketua IMP-PB Jusman Nortonggo pada Festival Budaya Nusantara di Patung Kuda, Jakarta, Senin, 1 Maret 2021.
Baca Juga: Gerakan Cinta Indonesia Minta Presiden Langsung Yang Mengawal Dana Otsus Papua
Baca Juga: Terlalu Gemuk, Amber Heard Dianggap Melanggar Kontrak dan Ditendang Dari Aquaman 2
Festival Budaya Nusantara diadakan untuk menyuarakan suara masyarakat Papua dan suara masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia.
Bahwa Dana Otsus yang telah bergulir selama ini harus dilanjutkan. Meski demikian, keberlanjutan Dana Otsus bukan tanpa syarat.
IMP-PB, kata Jusman, meminta pemerintah melakukan pengawasan Dana Otsus dengan ketat. Terutama transparansi dan akuntabilitas.
Menurut dia, selama 20 tahun Dana Otsus bergulir melalui UU Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, penyalurannya belum maksimal.
Baca Juga: AMP Tegaskan Dukung Dana Otsus Papua, Minta Provokasi dan Propaganda Penolakan Dihentikan
Baca Juga: Dituding Pelakor Kelas Atas, Ini Tanggapan Dewi Persik
"Makanya Dana Otsus selama ini memberikan manfaat bagi kami, tetapi ke depannya yang harus diperbaiki adalah transparansi," tegas Jusman.
Dana Otsus, kata dia, ibarat turunnya air hujan yang mengucur dari langit dan merembes dirasakan hingga ke dalam tanah.
Dengan adanya air tersebut, maka penduduk bumi bisa hidup dan tumbuh hingga sejahtera.
"Sekali lagi, kami minta itu pengawasan dana Otsus harus sampai ke bumi. Ibarat air hujan harus sampai ke tanah dan membumi. Dana Otsus ke depan harus diaudit dan transparan," jelasnya.
Baca Juga: Tagar Ryeowook Terlanjur Mencinta Melambung, Jadi Pembicaraan Hangat Netizen
Adapun enam rekomendasi yang diterbitkan IMP-PB sebagai berikut:
1. Perbaiki regulasi dan tata kelola pemerintahan dalam mengelola dana otsus Papua
2. Evaluasi dana otsus yang sudah berjalan dengan melibatkan seluruh stakeholder dan tokoh masyarakat dalam masing-masing wilayah adat Papua - Papua Barat sebelum
otsus dilanjutkan.
3. Meminta pemerintah untuk membentuk badan lembaga khusus untuk mengelola dan mengontrol dana otsus tersebut.
Baca Juga: Tanggapi Perpres Investasi Miras, Fahri Hamzah: Lebih Jelas Investasi Jamu, Sehat dan Anti Corona
4. Meminta semua pihak agar tidak mudah terprovokasi oleh pihak manapun demi kepentingan pribadi atau kelompok.
5. Mendorong adanya perdasi dan perdasus.
6. Melanjutkan Otsus Jilid II adalah hak asli orang Papua demi kesejahteraan tanah Papua. ***
