Network
JURNAL MEDAN - Anggota Komisi I dari Fraksi PKS Sukamta menyatakan dugaan kebocoran data pribadi masyarakat Indonesia yang menimpa 279 juta data peserta BPJS Kesehatan sebagai alarm.
Ini sekaligus peringatan keras terhadap pemangku kepentingan dan negara bahwa mengamankan data pribadi sama dengan mengamankan warga negara.
"Sudah sangat sering terjadi kebocoran data pribadi di internet. Entah itu data pribadi di ranah swasta seperti data di Tokopedia, Bukalapak, Lazada, dst, juga data di instansi publik seperti bocornya data pasien Covid-19, data Pemilu di KPU, dan dugaan yang terbaru data BPJS Kesehatan," demikian penjelasan Sukamta dalam siaran pers, Jumat 21 Mei 2021.
Baca Juga: 7 Video Viral Selama Lebaran dan Mudik Tahun Ini, Hina Goblok hingga Ketiduran ketika Salat Ied
Wakil ketua fraksi PKS itu menyebut rentetan kebocoran data pribadi menggambarkan betapa lemahnya ketahanan siber nasional meskipun BPJS selalu melakukan maintenance agar keamanan data peserta terjamin kerahasiaannya
Sementara para hacker dan cracker terus meningkatkan keahlian yang terus diasah, seiring dengan perkembangan teknologi yang terus di-update.
"Data BPJS Kesehatan ini sangat besar, 279 juta, termasuk data peserta yang sudah meninggal. Jumlah ini hampir sama dengan jumlah total penduduk Indonesia. Ini alarm bagi Indonesia," tegas Sukamta.
Pemerintah harus menginvestigasi kasus ini agar menjadi jelas darimana sumber kebocoran tersebut. Apakah benar website BPJS Kesehatan dibobol atau sistem informasi lain yang diretas. Langkah-langkah mitigasi harus dilakukan agar data yang sudah terlanjur bocor tadi disetop penyebarannya dan dimusnahkan.
Baca Juga: Pakar Cyber: Awas, Kebocoran Data Kependudukan Bisa Digunakan untuk Kejahatan Perbankan
