Network
JURNAL MEDAN - Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh (ZAF) menegaskan bahwa negara tidak boleh melakukan diskriminasi dalam setiap pelayanan publik.
Menurut Zudan, apapun jenis perbedaannya, setiap Warga Negara Indonesia (WNI) berhak mendapat pelayanan publik yang setara dan non-diskriminatif.
Prinsip ini ditegaskan Zudan saat memberikan Layanan Adminduk berupa pendataan dan perekaman KTP-el serta penerbitan Kartu Keluarga bagi kelompok Transgender, di Kota Tangerang Selatan, Rabu 2 Juni 2021.
Baca Juga: Mengerikan! Pria di Siak Terpental dan Jatuh ke Tanah Saat Tebang Pohon Kelapa
"Sebelum dengan kelompok transgender, Dukcapil juga melayani jemput bola perekaman KTP-el kaum disabilitas. Dukcapil juga bekerja sama dengan Kementerian Sosial melayani perekaman KTP-el pada kelompok masyarakat adat terpencil Suku Anak Dalam di Provinsi Jambi," jelas Dirjen ZAF.
Kewajiban negara mendata penduduk rentan administrasi kependudukan itu diamanatkan Permendagri Nomor. 96 Tahun 2019.
"Kewajiban negara memberikan identitas kepada seluruh penduduk di Indonesia WNI maupun WNA yang memiliki KITAP atau kartu izin tinggal tetap. Bila WNA saja kita layani apalagi kaum transgender, komunitas adat terpencil, serta kaum difabel. WNI semuanya harus dilayani setara atau non-diskriminatif," kata ZAF.
Dalam kesempatan tersebut Ditjen Dukcapil yang didukung Dinas Dukcapil Tangerang Selatan melayani para transgender yang telah tercatat memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Baca Juga: Pembunuh 100 Orang Itu Kini Baru Bertobat. Diampunikah Dosa-dosanya?
