Network
JURNAL MEDAN - Wakil Ketua Fraksi PKS Sukamta menilai pemerintah ngawur dengan rencana yang tertuang dalam RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) untuk menaikkan PPN dari 10 persen menjadi 12 persen.
Di dalamnya juga mengatur perluasan pengenaan PPN untuk sembako, jasa sekolah, jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan, jasa tenaga kerja dan beberapa bentuk jasa lainnya,
Sukamte yang juga merupakan Anggota Badan Anggaran DPR RI ini menyatakan pemerintahan ngawur. Jika hak ini benar-benat dilakukan, maka dampak beratnya terhadap rakyat kecil.
Baca Juga: Kisah Raja Dangdut Rhoma Irama Dikeroyok 15 Orang Hingga Babak Belur
"Saat ini masyarakat kecil sangat terdampak oleh pandemi, mestinya pikiran pemerintah itu bagaimana memberikan subsidi sembako supaya harganya stabil dan terjangkau bukan malah akan dipajaki," kata Sukamta dalam keterangannya, Jumat 11 Juni 2021.
Sembako, kata dia, adalah kebutuhan seluruh masyarakat, sementara bagi rakyat kecil sembako adalah barang mewah untuk menyambung hidup.
"Jika pajak dikenakan pada sembako, harga-harga akan naik dan memicu inflasi, ini juga bisa memunculkan kelangkaan barang. Rakyat kecil akan makin tak berdaya. Jika ini yang terjadi, maka pemerintah gagal melindungi hajat hidup orang banyak sebagaimana diamanahkan konstitusi," jelasnya.
Sukamta menduga rencana pemerintah untuk memperluas cakupan pajak ini karena ingin mendongkrak pendapatan negara yang saat pandemi mengalami penurunan tajam.
Baca Juga: Sinopsis Hotel Del Luna Episode 8, Cerita Man-wol dan Mi-Ra Serta Hilangnya Hotel Del Luna
Tetapi, jika cara menaikkan pendapatan dengan membebani pajak sembako hingga jasa sekolah, ini menunjukkan kreativitas pemerintah tumpul.
"Pemerintah semestinya meningkatkan kinerja ekspor. Pemerintah juga bisa menambah pajak pada barang-barang yang bisa mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan seperti rokok, plastik, makanan berbasis soda dan gula/manisan. Jadi tolong lebih kreatif, jangan malah bebani rakyat kecil," tegasnya.
Sukamta menyatakan fraksinya jelas akan menolak rencana pengenaan pajak terhadap sembako, jasa sekolah dan semua hal yang berdampak membebani rakyat kecil.
"Selama ini rakyat kecil sudah dapat banyak beban, ada pajak penerangan jalan, pajak kendaraan bermotor, dan lain-lain. Kebijakan yang selama ini berlaku dengan tidak ada PPN untuk sembako semestinya tidak perlu dirubah," tutupnya. ***
