Network
JURNAL MEDAN - Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sukamta meminta pemerintah melakukan evaluasi kebijakan ekonomi akibat dari kenaikan utang terus menerus. Efeknya telah terasa ke berbagai kebijakan seperti kenaikan pajak sementara pertumbuhan ekonomi terus negatif.
"Utang pemerintah terus meningkat secara jumlah dan ratio terhadap PDB. Sejak tahun 2015 hingga tahun 2019 sebelum pandemi Covid-19. Bahkan utang menjadi sumber utama pembiayaan pemerintah ketika pandemi Covid-19," ujar Sukamta dalam keterangannya, Kamis 17 Juni 2021.
Porsi utang, kata dia, sudah di atas 30% dan tingkat imbal hasil/bunga yang tidak efisien dan memberatkan. Bahkan jika dibandingkan dengan negara tetangga ASEAN.
Baca Juga: Tamara Bleszynski Mengamuk di Instagram, Ancam Seorang Haters ke Jalur Hukum
Jumlah utang yang terus membesar pada akhirnya rakyat Indonesia yang harus menanggung beban dengan kenaikan dan penambahan jenis pajak.
"Hal ini terjadi karena pemerintah tidak memiliki inovasi kebijakan fiskal," ujar Anggota Komisi I DPR ini.
Utang Rp6.527 Triliun
Menurut data Menteri Keuangan, utang pemerintah per akhir April 2021 telah mencapai Rp 6.527,29 triliun. Utang melonjak 26% atau Rp 1.355 triliun dibandingkan periode yang sama tahun 2020 sebesar Rp 5.172,48 triliun. Akibatnya rasio utang pemerintah pun mencapai 41,18% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Sukamta juga menyoroti kenaikan utang dan jumlahnya yang besar ternyata tidak berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
