Network
JURNAL MEDAN - Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar mengatakan salah satu tantangan yang akan dihadapi penyelenggara Pemilu di 2024 adalah terkait Peraturan KPU (PKPU) atau Peraturan Bawaslu (Perbawaslu).
Tantangan pengaturan hukum tersebut merupakan turunan dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 tahun 2021 yang dapat memperpanjang aturan teknis dari peraturan kementerian atau lembaga negara.
Fritz menjelaskan bahwa salah satu dampaknya adalah persoalan proses dan waktu.
Dulu, kata dia, jika KPU dan Bawaslu mau mengajukan peraturan (PKPU atau Perbawaslu), tinggal melakukan pembahasan internal kemudian dibawa harmonisasi ke Ditjen Perundangan-undangan.
"(Setelah itu) tinggal diundangkan dengan hitungan sekitar 2 bulan," ujar Fritz dilansir situs Bawaslu RI, Sabtu 14 Agustus 2021.
Sebaliknya, dengan Perpres Nomor 32 tahun 2021, peraturan yang mengatur hajat hidup orang banyak tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Presiden.
"Apakah ini membuat tenggat waktu lebih lama dibandingkan sebelumnya yang sekitar dua bulan? Tentu perlu menjadi perhatian," kata Fritz.
