Kebebasan Berpendapat Jangan Bablas, Habib Syakur: Kritik Harus, Hindari Fitnah, Gunakan Data Secara Ilmiah

JURNAL MEDAN - Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) Habib Syakur bin Ali Mahdi Al Hamid sepakat dengan kebebasan berpendapat dan berekspresi yang dijamin Undang-Undang Dasar 1945.

Namun dalam dinamikanya kritik terkadang dimanfaatkan untuk tujuan menyebar fitnah, provokasi, yang berpotensi memecah belah bangsa, serta menyudukan pemerintah sah.

Apalagi muncul kebebasan yang kebablasan untuk merongrong kinerja pemerintah, dengan narasi meminta Presiden Joko Widodo turun dari jabatan.

Baca Juga: Uttaran Episode Terakhir di ANTV: Meethi Akhirnya Bahagia Bersama Kedua Putri Angkatnya Rani dan Tapana

"Kebebasan berkumpul berpendapat berserikat sekarang ini disalahkan gunakan untuk mempengaruhi rakyat supaya tidak percaya pada pemerintah, supaya pemerintah yang sah turun," kata Habib Syakur dalam keterangannya, Minggu 24 Oktober 2021.

Menurut Habib Syakur, pemerintah melalui aparat kepolisian harus berani menangkap para pengkritik baik politisi, pengamat, LSM yang berbicara dengan narasi menghina Presiden. Sebab, Presiden simbol negara.

Ia menyayangkan, dari periode pertama, Presiden Jokowi kerap disudutkan dan tidak didukung secara penuh dalam menjalankan programnya. Kondisi itu berlangsung hingga periode kedua ini.

Baca Juga: Pecah Rekor! Drakor Jirisan Episode Pertama Catatkan Sejarah Baru di TVN

Penyudutan itu diiringi dengan narasi provokasi, bukan mengkritik secara ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.