Perubahan nama PGHB menjadi PGI ini semakin meresahkan pemerintah Hindia Belanda. Penggunaan kata "Indonesia" dalam PGI dianggap mencerminkan semangat kebangsaan dan nasionalisme yang tidak disukai oleh pemerintah Hindia Belanda.
3. Peran PGI Memajukan Pendidikan Pribumi
Pada kongres PGI ke-25 yang diadakan di Madiun, 25-29 November 1936, PGI menentang keputusan pemerintah Hindia Belanda untuk memindahkan urusan pengajaran dari tangan pemerintah pusat ke tangan pemerintah daerah.
Pada kongres yang ke-26 di Bandung tahun 1937, PGI merumuskan diadakannya sistem wajib belajar di Hindia Belanda. Pada kongres PGI ke-27 yang diadakan di Malang pada tahun 1938, PGI menuntut perbaikan gaji para guru serta menuntut pemerintah Hindia Belanda memperbaiki keuangan daerah, demi terciptanya pendidikan lebih bermutu.
4. Berdirinya Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)
Kemerdekaan bangsa Indonesia, mendorong para guru untuk mengadakan kembali Kongres Guru Indonesia pada tanggal 24-25 November 1945 di Surakarta.
Pada kongres inilah, mereka membentuk Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan bersepakat untuk menghapus semua organisasi serta kelompok guru yang berdasrkan perbedaan lulusan sekolah, lingkungan daerah, lingkunga pekerjaan, politik, agama, suku, dan ras.
Para praktisi pendidikan yang terdiri dari guru aktif, pensiunan, dan guru yang berasal dari pegawai pendidikan Republik Indonesia bersatu untuk membangun sistem pendidikan yang berkualitas.