Network
JURNAL MEDAN - Menko Polhukam Mahfud MD memberikan penjelasan soal undangan Kemenko Polhukam untuk rapat koordinasi (Rakor) isu pemunduran pemilu serentak 2024 dan isu calon pejabat kepala daerah.
Menko Polhukam Mahfud MD membenarkan rakor dengan agenda tersebut memang ada, tetapi bukan untuk membahas pemunduran Pemilu 2024.
Menurut Mahfud MD, agenda rakor itu adalah untuk menjawab bahwa isu pemunduran pemilu 2024 agar tidak mempengaruhi tahap-tahap kerja pemerintah.
Baca Juga: Viral di Twitter, Penjelasan Banner Suporter Red Star Belgrade yang Membawa Nama Indonesia 1958
Kerja-kerja pemerintah yang dimaksud adalah dalam upaya menyiapkan Pemilu dan Pilkada di tahun 2024.
"Pemerintah tetap berpegang kepada konstitusi terkait jadwal penyelenggaraan Pemilu 2024," kata Mahfud MD saat dikonfrimasi wartawan, Jumat, 18 Maret 2022.
Selain itu, Mahfud kembali menegaskan bahwa isu penundaan pemilu merupakan isu politik di luar agenda tugas pemerintah.
"Isu yang berkembang itu adalah isu politik di luar agenda tugas Pemerintah dan Pemerintah tidak bisa menyetujui maupun menolak," jelas Mahfud.
