Network
JURNAL MEDAN - Aliansi Masyarakat untuk Demokrasi (Almadea) meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dibersihkan dari oknum pejabat korup dan bermental mafia.
Massa Almadea menggelar demonstrasi di Kantor Kemenhub, Jakarta Pusat, Selasa siang, 11 Oktober 2022.
Dalam demo tersebut massa Almadea menyatakan 4 sikap sekaligus permintaan sebagai berikut:
Baca Juga: Profil dan Tipe Pria Idaman Shinta Bachir yang Sempat Batal Menikah dengan Suami Catherine Wilson
1. Menteri Perhubungan bertindak tegas dan segera mencopot pejabat Kemenhub yang diduga terlibat dalam praktek mafia proyek dan mafia jabatan.
2. Kejaksaan Agung, KPK, dan Mabes Polri segera melakukan penyelidikan serius terhadap pejabat Kemenhub yang dimaksud.
3. Mendesak Kejaksaan Agung melakukan penyelidikan atas praktek permufakatan jahat yang dilakukan seorang pejabat di lingkungan Kemenhub.
4. Membersihkan Kementerian Perhubungan dari para pejabat korup dan bermental mafia
Yulius Carlos, koordinator lapangan aksi demo Almadea, menceritakan latar belakang demo tersebut kepada wartawan.
Baca Juga: Intip, Total Harta Kekayaan Teddy Minahasa, Jendral yang Saat Ini Menjabat Kapolda Jatim
Saat ini, kata dia, banyak pejabat di Kemenhub tidak loyal dan tidak taat pada komitmen, baik dari para pimpinan, khususnya Menteri Perhubungan.
Oknum pejabat Kemenhub yang bertabiat buruk menggunakan kewenangan dan pengaruh sehingga menyebabkan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
"Banyak mengatur proyek bahkan mengancam pimpinan yang berada di level lebih rendah," kata Carlos Yulius saat ditemui di lokasi demo.
Almadea juga memberikan perhatian khusus terhadap Kemenhub dan hubungannya dengan perusahaan atau pengusaha (swasta) yang terlibat dalam permainan proyek.
Yulius menyebut ada oknum yang melakukan penyalahgunaan kekuasaan seperti ikut merekayasa dan mengatur pemenang proyek pembangunan Stasiun Kereta Api hingga mengatur pemenang pengadaan Bus Rapid Transit di Kemenhub.
Kemudian ada jejaring oknum pejabat Kemenhub yang kerap mengatasnamakan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenhub.
Ada juga pengaturan dalam menentukan proyek Bandara se-Indonesia dengan modus mengancam para pejabat Kepala Bandara dan mengganti dengan orang-orang pilihannya dengan mengatasnamakan Sekjen Kemenhub.
"Keberadaan mafia proyek swasta dan jejaringnya di lingkungan Kemenhub harus segera diberantas," ujar Yulius.***
