Terkait hoaks, Lolly mengatakan kerawanan ini bisa menjadi potensi yang tinggi di pelaksanaan Pemilu 2024, makanya Bawaslu lebih dulu me-mitigasi kerawanan.
Misalnya, kata dia, pemilih pemuda di tahun 2024 menembus angka 60 persen. Artinya, jika tidak dikelola dengan baik akan menjadi ancaman bagi demokrasi.
Kemudian potensi pelanggaran netralitas baik ASN, TNI/Polri, sehingga Bawaslu harus mengawal setiap pihak aparatur negara dapat bersikap netral dalam pemilu.
Tantangan di isu netralitas ini adalah soal independensi, netralitas, dan integritas.
Terakhir, Lolly menjelaskan politisasi identitas yang kerap memakai SARA menjadi alat untuk menimbulkan kegaduhan.
"Salah satu cara memastikan demokrasi ke depan sehat, kolaborasi ini yang harus didorong," pungkasnya.***