Network
JURNAL MEDAN - Ditjen Dukcapil Kemendagri mengambil solusi yang asimetris sebagai langkah bijaksana menggantikan penerbitan KTP elektronik yang masih banyak dikeluhkan masyarakat/penduduk.
Pendekatan asimetris dinilai tepat karena kendala yang sudah ada selama ini. Salah satu ciri pendekatan asimetris adalah digitalisasi dalam bentuk KTP digital.
Dirjen Dukcapil Zudan Arif menyebutkan setidaknya terdapat tiga kendala pencetakan KTP elektronik.
Baca Juga: Spoiler One Punch Man Chapter 180 Reddit: Raw Scan Manga, Jadwal Rilis, Preview dan Rekap Kisah
Pertama, pengadaan blanko KTP-el yang mengambil porsi cukup besar anggaran Dukcapil, kemudian harus pula menyediakan printer dengan ribbon, cleaning kit dan film.
Itu belum termasuk masalah atau kendala jaringan internet di daerah.
Pasalnya, kalau ada kendala jaringan, pengiriman hasil perekaman KTP-el tidak sempurna.
Walhasil, KTP tidak jadi, karena failer enrollment. Perekaman sidik jari pun gagal karena tidak terkirim ke pusat.
Baca Juga: Lamar Dewi Perssik, Rully si Pilot Ganteng Mantan Pacar Artis Cantik Ini?
"Mengatasi kendala jaringan, ditambah pengadaan peralatan dan blanko itu mahal sekali," kata Zudan Arif dalam Rakornas Dukcapil 2023 di Manado, Rabu, 8 Februari 2023.
Menurut dia, Mendagri Tito Karnavian telah memberikan arahan menggunakan pendekatan asimetris, yakni dengan digitalisasi dokumen kependudukan termasuk penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Selain itu, ada pemekaran 11 kecamatan, 300 desa/kelurahan terutama di daerah otonomi baru (DOB) di Papua.
"Jadi kita tidak lagi menambahkan blanko tetapi kita mendigitalkan pelayanan adminduk. KTP elektronik diganti KTP digital," ujarnya.
Dukcapil menargetkan sebanyak 25 persen dari 277 juta penduduk Indonesia menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) tahun ini.
Target ini juga berlaku bagi Dinas Dukcapil di 514 kabupaten/kota di Indonesia.
"Mari kita bertransformasi ke KTP digital. Target tahun ini 25 persen atau 50 juta penduduk Indonesia memiliki KTP digital di hapenya," kata Zudan.
Untuk mendaftarkan aplikasi IKD, harus didampingi petugas Dukcapil karena memerlukan verifikasi dan validasi yang ketat dengan teknologi face recognition.
"Sekali datang pemohon bisa langsung dapat KTP Digital, dokumen kependudukan lainnya seperti KK dan lainnya sudah bisa langsung dipindahkan data digitalnya ke hape pemohon," demikian Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan.***
