Network
JURNAL MEDAN - Mendagri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) memastikan ketercukupan pasokan pangan, barang, dan jasa bagi masyarakat.
Upaya tersebut merupakan langkah pengendalian inflasi sekaligus sebagai bentuk antisipasi terhadap kenaikan barang/jasa.
"Inflasi harus dijaga betul. Masyarakat kita harus memperoleh pasokan yang cukup untuk pangan terutama dan juga harga barang dan jasa yang terjangkau, cukup, dan terjangkau," kata Tito Karnavian di Jakarta, Senin, 6 Maret 2023.
Baca Juga: Pemda Diminta Waspada, Lakukan Upaya Konkret Tangani Inflasi Jelang Ramadan
Mendagri mencontohkan upaya Presiden Jokowi yang mengecek langsung harga komoditas di pasar-pasar.
Dengan begitu daerah-daerah akan memperoleh data yang akurat mengenai harga di lapangan.
Persoalan pangan merupakan hal yang sangat penting untuk diwaspadai. Sebab berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.
Tito mengatakan, jika terjadi kenaikan barang dan jasa, pihak yang akan dipersalahkan publik bukan hanya pemerintah pusat, tetapi juga daerah.
Baca Juga: 5 Kontroversi Rara Pawang Hujan, Nomor 3 Bikin Ngakak Hingga Disebut Pengendali Hujan Jarak Jauh
Mendagri mendorong daerah-daerah untuk bekerja sama dengan pihak terkait guna mengatasi persoalan tersebut.
Selain itu, Pemda bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) juga dapat bersatu menyelesaikan permasalahan dan urusan pangan.
"Bicara mengenai masalah perut rakyat jangan sampai boleh ada berbeda. Politik boleh berbeda, tapi ketika berbicara mengenai kepentingan rakyat, terutama yang sangat mendasar, basic needs, kebutuhan dasar pangan kita harus sama," jelas Mendagri.
Di lain lain, pemerintah juga mendorong daerah untuk menggelar Rakor Pengendalian Inflasi secara rutin di daerah masing-masing.
Daerah diminta agar tidak hanya bergantung pada Rakor Pengendalian Inflasi yang digelar Kemendagri, sebab kondisi di suatu daerah berpotensi berbeda dengan situasi di tingkat pusat.
"Mohonlah agar rapat ini sebetulnya menjadi pemicu untuk rekan-rekan di daerah untuk melaksanakan rapat di daerah masing-masing. Karena tantangan yang kami sampaikan di tingkat pusat ini belum tentu (sama dengan) keadaan lapangan di tiap-tiap wilayah," jelasnya.
Sebagai informasi, berdasarkan data yang dirilis BPS per 1 Maret 2023, beberapa daerah diketahui mengalami inflasi tahunan (year on year) tinggi.
Daerah tersebut yakni Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Jawa Timur (Jatim), Maluku Utara (Malut), Jambi, Kalimantan Selatan (Kalsel), dan Aceh.
Baca Juga: Kumpulan Ucapan Selamat Menyambut Malam Nisfu Syaban 2023 Penuh dengan Harapan
Sedangkan di tingkat kabupaten yaitu Kabupaten Kotabaru, Aceh Barat, Belitung, Jember, Sumenep, dan Manokwari.
Untuk tingkat kota di antaranya Kota Bandung, Bukittinggi, Kotamobagu, Surakarta, Dumai, dan Sibolga.
Di sisi lain, terdapat pula daerah yang mengalami inflasi tahunan rendah. Daerah tersebut yakni Provinsi DKI Jakarta, Sulawesi Barat (Sulbar), Kalimantan Utara (Kaltara), Sulawesi Utara (Sulut), Papua Barat, dan Papua.
Sedangkan untuk kabupaten yaitu Sumba Timur, Merauke, Bulukumba, Mamuju, Tabalong, dan Indragiri Hilir. Selain itu, untuk daerah kota di antaranya Tarakan, Sorong, Tangerang, Tanjung Pinang, Manado, dan Samarinda.***
