Network
Suhajar khususnya menyoroti terkait dengan perpindahan masyarakat dari luar Jakarta yang belum terdaftar.
Fenomena ini menyebabkan data di daerah asal kemiskinan berkurang tetapi di DKI Jakarta memberi persoalan baru. Padahal UUD 1945 telah menjamin setiap WNI berhak pergi kemana pun di wilayah NKRI.
"Nanti Kemendagri fasilitasi, kita coba bahas. Saya mohon nanti DKI menyiapkan konsepnya, karena kita tidak bisa menolak kehadiran orang, UUD 45 telah menjamin," terangnya.
Begitu pula dengan stunting, Suhajar mengatakan pemerintah menargetkan angka stunting 14 persen pada akhir 2023.
Baca Juga: Dukcapil Dorong Percepatan Perekaman dan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital
Untuk itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) khususnya di DKI Jakarta harus dikerahkan untuk mencapai target tersebut.
"Kemudian kemiskinan ekstrem, Bapak Presiden menargetkan akhir 2024 kemiskinan ekstrem nol, berarti APBD kita di 2023 dan 2024 sebagai insentif kegiatan ekonomi lapangan pun harus diarahkan untuk mencapai target itu, sehingga ini menjadi penting arahan dari Bapak Presiden terhadap republik ini dan khususnya di daerah-daerah," jelasnya.
Di sisi lain, Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menjelaskan ada enam isu prioritas pembangunan Jakarta tahun 2024.
Prioritas tersebut yaitu penanggulangan banjir, penanganan kemacetan, antisipasi dampak perlambatan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, percepatan penurunan stunting, dan penguatan nilai demokrasi.
Baca Juga: Menang Flash Sale Mobil Cuma Rp11 Ribu, Perempuan Ini Buktikan Sudah Dihubungi Shopee
