Network
“Karena semua sibuk bertarung untuk kekuasaan, sementara rakyat tidak bisa dibiarkan, program-program harus tetap jalan,” jelasnya.
Lebih lanjut Mendagri menjelaskan, ikhtiar tersebut dapat dilakukan dengan cara memberikan penilaian sekaligus reward and punishment terhadap program unggulan nasional yang dijalankan oleh daerah.
Upaya itu dapat dilakukan dalam kurun waktu tertentu. Dia menegaskan, seluruh komponen Kemendagri dapat berkontribusi dengan mengajukan isu-isu mengenai program unggulan yang bakal dinilai.
“Misalnya masalah stunting, kemudian mengenai masalah sistem pemerintahan berbasis elektronik, pembangunan infrastruktur,” tandasnya.
Baca Juga: Full Spoiler One Piece 1081 Reddit: Haki GARP Taklukkan Kuzan, Nasib Tragis Bajak Laut Law Berakhir
Mendagri juga mengingatkan seluruh komponen Kemendagri agar memperhatikan sejumlah persoalan yang menjadi tanggung jawab masing-masing.
Misalnya terkait dengan masih rendahnya realisasi anggaran kegiatan dekonsentrasi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) bagi satuan kerja di daerah pada tahun 2022 dan 2023.
Dirinya mengarahkan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) agar melakukan pengendalian dan evaluasi secara masif setiap bulannya.
Mendagri juga mengarahkan Ditjen Bina Pemdes agar melakukan koordinasi dengan Pemda untuk mempersiapkan pelatihan aparatur desa dan kecamatan.
