Network
JURNAL MEDAN - VPNmentor menerbitkan laporan yang menyatakan aplikasi Covid 19 dari Pemerintah Indonesia tanpa sengaja membeberkan data lebih dari 1 juta orang dalam kebocoran data yang masif.
BSSN kemudian mengeluarkan pernyataan yang menyangkal hal ini. BSSN menyatakan data eHAC tidak bocor dan mengklaim bahwa insiden ini merupakan bagian dari keamanan siber.
Pernyataan BSSN kemudian dikutip oleh lembaga pemerintah lain seperti Kominfo. Kominfo dengan sangat yakin menyatakan tidak ada kebocoran data eHAC.
Baca Juga: Cara Cek Jadwal dan Lokasi Tes SKD CPNS 2021 di Kemang RI
Insiden ini menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat Indonesia, terutama para pakar keamanan siber. Alfons Tanujaya dari Vaksincom salah satu yang mempertanyakan kabar tersebut.
"Padahal kalau memang pernyataan BSSN tersebut benar (tidak terjadi kebocoran data), harusnya VPNmentor diproses hukum karena menyebarkan informasi yang tidak benar dan menjelekkan Pemerintah Indonesia karena aplikasi Covid-19 nya mengalami 'Kebocoran Data yang Masif'," kata Alfons Tanujaya dalam keterangan yang diterima Jurnal Medan, Kamis 2 September 2021.
Dalam penjelasannya Alfons menyebut kebocoran data sebagai aksi pelanggaran sekuriti, dimana data yang sifatnya sensitif, terproteksi atau rahasia di-copy, ditransmisikan, dilihat, dicuri atau digunakan oleh individu yang tidak memiliki hak.
Alfons menuturkan, jika ada data yang sifatnya sensitif, terproteksi atau rahasia bisa 'dilihat saja' oleh individu yang tidak memiliki hak, maka hal ini sudah termasuk ke dalam kategori kebocoran data.
