Network
JURNAL MEDAN - Pakar keamanan siber Pratama Persadha menyatakan pemerintah perlu melakukan berbagai hal untuk memastikan kabar serangan siber maupun peretasan ke sistem komputer kementerian dan lembaga di Indonesia, termasuk BIN.
Menyusul pemberitaan Insikt Group pada Jumat 10 September 2021 yang mengabarkan adanya peretasan di 10 Kementerian dan Lembaga pemerintah Indonesia.
Kabar itu menyebut pelaku penyerangan adalah Mustang Panda Group, hacker asal China yang menggunakan private ransomware bernama Thanos.
Baca Juga: Duh, Hacker China Menggasak Puluhan Jaringan Kementerian dan Lembaga di Indonesia, Termasuk BIN!
Bahkan peretasan ini langsung dikaitkan dengan upaya spionase siber China dalam upaya menghadapi situasi yang memanas di Laut China Selatan.
"Kita belum mengetahui persis kebenaran dari informasi ini, jadi bisa saja ini baru klaim sepihak. Kita perlu menunggu buktinya seperti pada kasus eHAC Kemenkes beberapa waktu lalu," kata Pratama dalam keterangannya, Minggu 12 September 2021.
Pratama menuturkan bahwa Indonesia butuh bukti serangan atau peretasan benar-benar terjadi. Misalnya serangan deface atau kebocoran data.
"10 kementeriannya yang mana juga masih belum jelas. Namun bila ini spionase antar negara, memang bukti akan lebih sulit untuk didapatkan, karena motifnya bukan ekonomi maupun popularitas," ujar Pratama yang merupakan chairman lembaga riset keamanan siber CISSReC (Communication & Information System Security Research Center).
Baca Juga: CISA Luncurkan Kampanye Baru Melawan Ransomware, Pemerintah dan Sekolah Sasaran Empuk Hacker
