Network
JURNAL MEDAN – Presiden Prancis Emmanuel Macron kembali mendapat kritikan keras terkait kebijakannya yang dinilai mendiskriminasi umat Islam di negara itu. kali ini, terkait dengan sertifikat "alergi klorin".
Di Prancis, setiap siswa laki-laki maupun perempuan diwajibkan mengikuti kegiatan ekstra kurikululer. Salah satunya berenang. Mereka bisa izin untuk tidak ikut kegiatan ini, asalkan menunjukkan sertifikat "alergi klorin".
Siswa yang alergi diperbolehkan tidak hadir, karena akan membahayakan kesehatan dan keselamatannya. Namun, pemerintah Prancis menduga banyak sertifikat "alergi klorin" palsu.
Baca Juga: Cek Fakta: Awas, Bantuan Kuota Internet Gratis dan Pulsa Tipu-tipu Terus Bergentayangan
Sertifikat palsu ini, menurut pemerintahan Prancis, digunakan oleh orangtua yang “religius”, agar anak perempuannya tidak perlu ikut kegiatan berenang. Alasannya, soal pakaian berenang yang dianggap melanggar norma agama.
Kamis, 12 Februari 2021, Kementerian Dalam Negeri dan Pendidikan Prancis mengumumkan akan melakukan penyelidikan terhadap sertifikat alergi klorin palsu ini.
“Penerbitan sertifikat alergi klorin tidak dapat ditoleransi di sekolah-sekolah di Prancis, selama tidak didasarkan pada alasan medis," demikian bunyi peryataan itu, sebagaimana dilansir Al Jazeera pada Jumat, 12 Februari 2021.
Baca Juga: KPK dan Novel Baswedan Sempat Diserang Isu Radikal, Febri Diansyah: Sampai Kapan Ini Terus Dilakukan
Sontak, rencana penyelidikan ini ditentang oleh sejumlah aktifis Hak Asasi Manusia Prancis. Penyelidikan ini dianggap bentuk diskriminasi terhadap umat Islam di Prancis yang berjumlah 5 juta lebih.
