Network
JURNAL MEDAN - Anggota Komisi 1 DPR RI, Sukamta mengatakan krisis politik yang kini tengah terjadi di Myanmar bisa berkembang semakin buruk jika tidak ada upaya serius dari para pemimpin ASEAN untuk mendorong elit militer dan politik di negara tersebut melakukan dialog.
Krisis yang berawal dari peristiwa kudeta militer terhadap pemerintahan terpilih yang dipimpin Aung San Suu Kyi pada 1 Februari 2021, semakin tak terkendali.
"[...] Konflik politik ini juga dibayangi sentimen etnis yang masih tinggi, sementara di sisi lain ada gap politik antara kelompok anak muda, masyarakat, dan elit politik yang berkuasa," kata Sukamta dalam keterangannya, Jumat 12 Maret 2021.
Baca Juga: Sinopsis Sisyphus: The Myth Episode 8, Identitas Sigma Terungkap
Kondisi yang karut marut bisa menyulitkan adanya kompromi antar pihak di Myanmar. Ujungnya, kata dia, penggunaan kekerasan sangat mungkin akan dilakukan oleh pihak militer.
"Harus ada langkah konkret dari para pemimpin ASEAN untuk mencegah jatuhnya kembali korban jiwa dengan mendesak elit berkuasa di Myanmar mau menahan diri dan selanjutnya membuka dialog dengan kelompok demonstran," ujarnya.
Wakil Ketua Fraksi PKS ini memberikan apresiasi positif terhadap upaya yang dilakukan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi.
Menlu Retno Marsudi diketahui berinisiatif melakukan pertemuan dengan sejumlah menteri luar negeri negara ASEAN untuk mencari solusi terhadap krisis politik di Myanmar.
Baca Juga: Mabes Polri Pastikan Belum Bolehkan Konser Musik dan Acara Budaya
"Indonesia adalah negara demokrasi terbesar di ASEAN, saya berharap pemerintah bisa lebih proaktif dan terus melakukan upaya hadirkan solusi atas krisis di Myanmar," kata Sukamta.
Selain itu, pengalaman Indonesia dalam mengelola keragaman etnis dan juga pelaksanaan pemilu yang telah beberapa kali berjalan secara damai, menjadi modal penting untuk mendorong iklim demokrasi berkembang di ASEAN.
"Model pendekatan ala Indonesia yang mengedepankan dialog, saya kira akan lebih didengar oleh elit berkuasa di Myanmar."
Sukamta juga meminta Pemerintah Indonesia untuk tidak segan-segan bersikap tegas apabila krisis politik di Myanmar mengarah kepada peningkatan tindak kekerasan secara lebih luas.
Baca Juga: Ramalan Zodiak Jumat 12 Maret 2021: Halo Capricorn, Saatnya Menikmati Hasil Kerja Keras
"Tekanan politik secara proporsional juga perlu dilakukan. Meski ada prinsip 'non interfere' dalam komunitas ASEAN, bukan berarti menutup mata jika terjadi pelanggaran HAM terjadi. Saya kira Indonesia perlu terus mendorong penegakan HAM dan Demokrasi menjadi agenda utama ASEAN," jelasnya. ***
