JURNAL MEDAN - Pakar Huku Tata Negara, Refly Harun mengatakan dirinya tidak sepakat jika Moeldoko dipecat dari jabatan Kepala Staf Keprisedenan (KSP) dengan alasan rangkap jabatan.
Hal tersebut disampaikan Refly Harun menaggapi pemberitaan mengenai Partai Gerindra yang mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memecat Moeldoko dari jabatan KSP.
Refly Harun pun mengungkapkan alasannya. Ia menilai Moeldoko merangkap jabatan, karena Presiden Jokowi yang memberikan contoh.
Baca Juga: Sinopsis Drama Korea Vincenzo Episode 6, Kehebohan Hong Cha-young di Sidang Pertama
Baca Juga: Cek Website PN Jakpus, Marzuki Alie ternyata Gugat AHY
"Saya tidak setuju jika Moeldoko sudah KSP dilarang rangkap jabatan sebagai Ketua Umum Partai, karena Presiden Jokowi sendiri yang memberi contoh," kata Refly Harun sebagaimana dikutip jurnalmedan.com dari kanal Youtube pribadinya, Senin 9 Maret 2021.
Refly Harun menjelaskan, contoh yang diberikan Presiden Jokowi adalah pada saat meminta kabinetnya untuk tidak rangkap jabatan di Partai Politik.
"Sebelumnya pada periode pertama jabatan Presiden Jokowi meminta untuk kabinet-kabinet tidak rangkap jabatan di Partai Politik,” ujar Refly Harun.
Baca Juga: Hercai Selasa 9 Meret 2021 di NET TV: Datangi Gubuk, Nasuh Ajak Miran dan Reyyan Makan Malam Bersama
Dalam pernyataan lain, Refly Harun pun menilai bahwa jika Moeldoko menginginkan kekuasaan di Partai Demokrat, maka harus dapat menanggalkan urusannya di KSP.
"Namun, Jokowi sendiri yang terjebak dalam obrolannya sendiri, yang akhirnya Ketua Umum di Partai Politik menjabat di pemerintahan. Kalau menurut saya terlebih melihat desakan dari Gerindra, kalau dia ingin berjuang untuk mendapatkan posisi di Partai Demokrat berarti harus menanggalkan jabatan di KSP,” kata Refly Harun.
Begitu pun sebaliknya, Refly Harun yakin bahwa hal tersebut salah satu upaya untuk meyakinkan warga atas ketidak terlibatan Istana dengan Moeldoko yang mengambil alih Partai Demokrat.
Refly Harun menuturkan, hal itu saat dirinya berdiskusi dengan Andi Mallarangeng yang pernah menjabat sebagai juru bicara Presiden dan sebagai Menteri.
Baca Juga: Disarankan Tidak Nyinyir, Said Didu: Manusia yang Biarkan Perampokan Adalah Manusia Tidak Berguna
Baca Juga: Sinopsis Ikatan Cinta 9 Maret 2021: Kiki Gemetar Aldebaran Tahu Dia Telah Membacara Suratnya
“Untuk menengok mertua yang sedang sakit di Jogjakarta saja harus meminta izin kepada Presiden, apalagi akan merebut kekuasaan partai politik. Mana mungkin tidak ngomong dengan Presiden, kalau tidak ngomong dengan Presiden itu berarti melampaui atau tidak mempedulikan eksistensi Presiden,” pungkas Refly Harun.***