DPR-MPR Desak Kasus 97.000 PNS Fiktif Diusut Tuntas

25 Mei 2021, 14:16 WIB
Gedung DPR dan MPR RI. /Ahmad Fiqi Purba/Dok. MPR RI

JURNAL MEDAN - Pimpinan DPR dan MPR mendesak kasus data 97.000 ribu PNS (pegawai negeri sipil) misterius alias fiktif dan diberikan hak gajinya selama bertahun-tahun oleh pemerintah Indonesia untuk segera diusut tuntas.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad merasa terkejut setelah mengetahui adanya PNS fiktif yang mencapai puluhan ribu tersebut. Politikus Gerindra ini pun terheran-heran, bagaimana bisa ada data hampir 100 ribu PNS dan tak jelas orangnya tapi terus menerima gaji.

"Kita prihatin bisa kejadian ada PNS hampir 100 ribu dari tahun 2014 itu terus mendapatkan gaji," ujar Dasco di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa, 25 Mei 2021.

Baca Juga: Harta Kekayaan Kepala BNPB Ganip Warsito Rp8,1 Miliar

Merasa kecewa, anak buah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto ini lantas mendesak pemerintah dan pihak terkait agar segera mengusut kasus itu.

"Lakukan pembenahan sistem administrasi kepegawaian guna menelusuri data-data misterius tersebut. administrasi perlu dibenahi dan diperbarui," kata Dasco.

"Perlu dicek secara tuntas! Larinya pembayaran uang negara tersebut kepada siapa? Kalau keliru sampai 10 sampai 15 orang kita masih bisa maklum," tutup Dasco.

Baca Juga: Wow, Ternyata Segini Harta Kekayaan Kepala BNPB Ganip Warsito, Terbanyak Berasal dari Sumber Ini

Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet). Politikus Golkar ini meminta Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kepolisian, untuk melakukan pendalaman atas temuan PNS fiktif tersebut

"Mengingat database yang diungkapkan sudah terjadi pada tahun 2014 silam dan berdampak timbulnya polemik di kalangan masyarakat," ucap Bamsoet dalam pesan singkatnya kepada wartawan, Selasa, 25 Mei 2021.

Tak hanya itu, mantan Ketua DPR RI ini juga meminta BKN untuk melakukan evaluasi sistem database secara berkala.

Baca Juga: Profil Lengkap Ganip Warsito, Pengganti Doni Monardo di BNPB, Ternyata Berpengalaman Dibidang Ini

"BKN harus terus berinovasi dalam melakukan pemutakhiran data ASN (PNS, PPPK) dan PPT Non-ASN, agar data yang ada pun valid dan menjadi lebih akurat," tutup Bamsoet.

Sebelumnya diberitakan, Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengungkapkan pada 2014 pihaknya menemukan hampir 97 ribu data PNS dan atau Aparatur Sipil Negara (ASN) fiktif.

Ribuan PNS yang tak jelas wujudnya ini disebut menerima gaji dan dana pensiun.

Baca Juga: Tradisi Perwira Aktif Berlanjut, Ganip Warsito Gantikan Doni Monardo Sebagai Kepala BNPB

"Ternyata hampir 100 ribu, tepatnya 97 ribu data misterius. Dibayar gajinya, dibayar iuran pensiunnya, tapi tak ada orangnya," kata Bima dalam tayangan YouTube Pengumuman BKN Kick Off Meeting Pemutakhiran Data Mandiri, Senin, 24 Mei 2021.

Data itu, kata Bima, didapat setelah pihaknya melakukan pemutakhiran data pada 2014. Artinya, data misterius itu telah ada sejak pemutakhiran data pertama yang dilakukan pada 2002.***

Editor: Ahmad Fiqi Purba

Tags

Terkini

Terpopuler