JURNAL MEDAN - Guru Besar Universitas Negeri Padang (UNP) Prof. Ganefri menilai Megawati Pantas Jadi Profesor. Lebih lanjut Prof. Ganefri menilai gelar sebagai profesor Guru Besar Tidak Tetap layak diberikan kepada Presiden RI Kelima Megawati Soekarnoputri.
Seperti diketahui gelar sebagai profesor Guru Besar Tidak Tetap tersebut diberikan Universitas Pertahanan (Unhan) kepada Megawati pada Rabu 9 Juni 2021.
Ganefri mengaku dirinya lebih banyak melihat kiprah Megawati dalam ranah pendidikan. Ia bahkan menyatakan pandangan itu sebagai Rektor di Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK).
Baca Juga: Lowongan Kerja BUMN PT Indah Karya, Staff Quality Controll, Ini Syarat dan Dokumen yang Diperlukan
Ganefri yang juga Ketua Forum Rektor LPTK itu mengatakan sebelumnya UNP telah memberikan gelar doktor honoris causa kepada Megawati dalam bidang Politik Pendidikan meliputi formulasi dan implementasi kebijakan pendidikan.
"Penganugerahan gelar ini telah melalui studi akademis yang akurat oleh tim promotor," kata Ganefri dalam siaran pers, Rabu 6 Juni 2021.
Sebelumnya, Megawati juga pernah menerima gelar Doktor Honoris Causa dalam bidang yang berbeda-beda dari Universitas Waseda Jepang, Moscow State Institute, Korea Maritime and Ocean University, serta Universitas Padjadjaran Bandung.
Secara historis, kata Ganefri, kepemimpinan Megawati sebagai presiden berhasil memberi dasar hukum bagi lahirnya UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).
Baca Juga: Rutin Jalan Kaki Sembuhkan Penyakit Ini, Diantaranya Stroke, Serangan Jantung, hingga Diabetes
"Sebagaimana diamanatkan konstitusi secara keseluruhan, baik isi, jiwa, dan semangat UU tersebut, merupakan pengejawantahan tuntutan zaman Reformasi 1998, terutama reformasi pendidikan yang bersifat sentralistis dan demokratis," ujarnya.
Secara institusional, UU Sisdiknas memberi dasar lebih kuat bagi profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan dengan standar-standar kompetensi yang diperlukan. Termasuk standar penggajian.
Dalam hal ini, UU Sisdiknas 2003 memiliki legitimasi kuat dalam mengimplementasikan amanat konstitusi tentang alokasi 20% dana APBN untuk pendidikan.
"UNP sebagai salah satu LPTK tertua di Indonesia merasa paling bahagia menyambut kehadiran UU Sisdiknas 2003 tersebut," kata Ganefri.
Baca Juga: Ramalan Zodiak Asmara Rabu 9 Juni 2021: Capricorn Siapkan Hadiah Kejutan untuk Pasanganmu
Berangkat dari UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 di era pemerintahan Megawati, melahirkan pula UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Selanjutnya, PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
"Ini telah menghadirkan demokrasi dalam sistem pendidikan kita, di mana tidak ada lagi dikotomi perguruan tinggi negeri dan swasta," katanya.
Kepemimpinan Megawati menghasilkan sistem akreditasi dilaksanakan oleh BAN PT. Demikian juga sekolah/madrasah diakreditasi oleh BAN SM, dan BAN PNF (Pendidikan Non-Formal) melahirkan Paket A, untuk SD. B, untuk SMP, dan C untuk SMA.
"Dengan demikian, penjaminan mutu pendidikan lebih dapat dipertanggungjawabkan," kata Ganefri.
Baca Juga: Sinopsis Hotel Del Luna Episode 7, Rabu 9 Juni 2021: Misi Balas Dendam Tamu Nomor 13
Menurutnya, UU Sisdiknas tersebut mempertegas dan mengimplementasikan Pasal 31 Ayat 4 UU Dasar 1945 yang mewajibkan anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBN dan APBD.
"Jika kita cermati lebih dalam tentang substansi yang terkandung dalam UU tersebut dan peraturan lain yang menyertai, maka kita akan melihat bahwa Dr. (HC) Megawati baik sebagai negarawan atau tokoh, sudah sangat layak diberikan Guru Besar Tidak Tetap," tegas Ganefri.
"Saya percaya beliau memiliki potensi luar biasa untuk mengembangkan kepakaran di bidang keilmuan tersebut di Unhan RI dan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi Unhan RI untuk menjadi World Class Defense University." ***