JURNAL MEDAN - Bawaslu RI menggelar audiensi dengan jajaran Kapolri membahas kejahatan cyber, isu Netralitas, dan Sentra Gakkumdu di Pemilu 2024.
Isu pertama yang dibahas adalah personil Polri yang bertugas di Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) diminta untuk fokus bekerja.
Hal ini terungkap dalam audiensi Bawaslu RI dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Mabes Polri, Jakarta, Jumat, 15 Juli 2022.
Baca Juga: Kejanggalan Baru Kasus Kematian Brigadir J dalam Kasus Polisi Tembak Polisi
Bawaslu secara khusus meminta kepala Kapolri bahwa personil yang telah bergabung dalam Sentra Gakkumdu tidak dibebani tugas lain.
"Supaya lebih fokus dalam menjalankan tugas. Mengingat waktu penanganan pelanggaran yang dibatasi waktu," kata Anggota Bawaslu Lolly Suhenty usai audiensi di Mabes Polri.
Seperti diketahui, kewenangan Bawaslu untuk penanganan pelanggaran Pemilu memiliki batas waktu penanganan pelanggaran 14 hari kerja.
14 hari kerja disertai hukum acara pelanggaran administrasi serta mekanisme persidangan dan produk hukum berupa putusan.
Baca Juga: Lini Depan MANDUL, I Putu Gede Putar Otak, Cari Striker Tukang Cetak Gol untuk PSMS Medan
Terkait kejahatan cyber, Bawaslu melihat Polri berperan penting dalam menekan masifnya disinformasi melalui tindakan cepat melawan cyber crime.
Kedua pihak sepakat membangun kerjasama penegakan hukum pemilu melalui penguatan Sentra Gakumdu dalam penanganan pidana pemilu yang dituangkan dalam Memorandum of Understanding (MoU).
"Kami juga melakukan kerjasama untuk penanggulangan cepat kejahatan cyber. Juga memastikan pengawasan terhadap Netralitas Polri," ujar Lolly.
Sementara Kapolri merespon baik usulan Bawaslu dengan langsung menghubungkan dengan bagian terkait.
Baca Juga: Zodiak Ini Terkenal Genit Suka Menggoda dan Bikin Wanita Klepek-klepek, Segera Cek Zodiak Pasanganmu
"Ini mendorong ada diskusi teknis lanjutannya," tegas Lolly.
Terakhir, Bawaslu ingin memastikan keamanan seluruh proses tahapan.
Misalnya keamanan saat adanya penyampaian aspirasi melalui demonstrasi akibat ketidak puasan terhadap hasil pemilu.***