JURNAL MEDAN - Anggota KPU Kota Padangsidempuan Fadlyka Harahap mengatakan salah satu cara melawan politik identitas di Pemilu 2024 dengan memperbanyak konten positif di media sosial.
Politik identitas, kata Fadlyka Harahap, memang tidak dapat dihindarkan pada penyelenggaraan pemilu dan pilkada karena memang sebetulnya hal ini tidak dapat dihindari 100 persen.
Yang harus menjadi perhatian publik adalah politik identitas tidak boleh lagi melanggengkan polarisasi di tengah-tengah masyarakat.
Baca Juga: Timsus Polri Umumkan Status Putri Candrawati Besok, Akankah Motif Pembunuhan Brigadir J Terungkap?
"Praktik politik identitas yang berakibat pada polarisasi begitu kentara di masyarakat Indonesia," kata Fadlyka Harahap dalam Webinar bertajuk Menguak Akar Masalah dan Solusi Pemecahannya, Kamis, 18 Agustus 2022.
Sebagai penyelenggara pemilu, Fadlyka meminta masyarakat harus memahami bahwa pemilu dan pilkada adalah arena kompetisi yang legal untuk merebut kekuasaan atau mempertahankan kekuasaan.
Maka, politik identitas adalah salah satu tantangan besar di dalam proses pesta demokrasi.
Terpenting menurut dia adalah jangan sampai politik identitas menjadi kekerasan fisik maupun verbal yang bisa berakibat kehancuran masyarakat.
"Yang dilarang adalah peserta Pemilu menggunakan instrumen kekerasan verbal (ujaran kebencian, hoax dsb) dan instrument fisik (melakukan kekerasan dan paksaan serta merusak alat peraga serta fasilitas umum) dalam proses demokrasi," ujarnya.
Fadlyka berharap masyarakat senantiasa memperbanyak ruang diskusi yang mendidik dan memberikan literasi kepada masyarakat.
Terutama kepada kelompok terdidik seperti mahasiswa dan akademisi yang menyebarkan konten positif dan memberikan pencerahan kepada publik.
"Elemen mahasiswa agar melanjutkan diskusi seperti ini secara kontinyu dengan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi serta publikasi yang terukur melalui medsos dan sarana informasi lainnya," ujar dia.
Menutup penjelasannya, Fadlyka mengatakan politik identitas di Pemilu 2024 harus diminimalisir karena Indonesia sudah harus belajar dari Pemilu 2019 dan Pilkada.
"Dan (ruang diskusi) ini diharapkan dapat meminimalisir potensi terjadinya polarisasi berkepanjangan di masyarakat Indonesia," pungkasnya.
Webinar ini diinisiasi Lembaga Kajian dan Bantuan Hukum Mahasiswa Islam (LKBHMI) HMI Cabang Ciputat melibatkan mahasiswa dan praktisi Pemilu.***