JURNAL MEDAN - Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) sentil Pemerintah yang menaikkan harga BBM dengan alasan sama setiap tahun, salah satunya subsidi salah sasaran.
Alasan subsidi salah sasaran terus diulang-ulang sehingga PBNU meminta pemerintah melakukan gebrakan yakni menggunakan Big Data.
Wasekjen PBNU Rahmat Hidayat Pulungan mengatakan subsidi salah sasaran terjadi terus menerus karena BBM disalurkan dengan subsidi terbuka.
Subsidi terbuka, kata dia, menjadi awal kekacauan subsidi BBM karena semua orang, tanpa kualifikasi yang jelas bisa membeli BBM bersubsidi.
Akibatnya, pembeli BBM bersubsidi termasuk pengusaha tambang, perikanan, batubara, dan orang-orang yang tidak layak lainnya.
"Semestinya pemerintah menetapkan sistem subsidi tertutup. Mereka yang berhak mendapatkan BBM subsidi harus tercantum dalam Big Data kependudukan," kata Rahmat dalam keterangan pers, Sabtu, 3 September 2022.
Ia pun mencontohkan bagaimana subsidi agar tepat sasaran dengan menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Menurut Rahmat, seharusnya orang-orang yang tercantum di dalam DTKS yang berhak menerima BBM bersubsidi.
"Hanya mereka yg tercantum dalam DTKS yang bisa mengakses BBM subsidi. Di level operasional mereka operator dan penyalur tidak akan bisa mengucurkan BBM kecuali kepada yg berhak," ujarnya.
Untuk itu Rahmat meminta pemerintah dan DPR untuk segera fokus membangun Single Identity Number (SIN).
SIN yang merupakan data terintegrasi nantinya akan menjadi acuan untuk banyak hal seperti mereka yang berhak mendapat subsidi BBM dan lainnya.
Baca Juga: Saksikan Indonesia's Got Talent 2022 Secara Langsung, Ambil Tiketnya DI SINI!
"Memang aneh begitu banyak program sosial Pemerintah tapi platform dan datanya di lapangan berbeda-beda antar instansi," kata dia.
Rahmat meminta pemerintah menyampaikan kebijakan menaikkan harga BBM dengan menggunakan sudut pandang yang tepat.
Sudut pandang yang paling tepat menurut dia adalah menempatkan negara dan rakyat pada posisi yang sama dan setara.
"Keduanya harus selamat. Negara selamat tapi rakyatnya melarat juga salah, atau sebaliknya rakyatnya selamat, tapi negaranya sekarat ya juga percuma. Negara dan rakyat harus saling melindungi," ujarnya.
Baca Juga: Elemen HMI Minta Jokowi Selamatkan Polri yang Kini Rusak Gara-gara Kasus Ferdy Sambo
Dalam keterangan itu Rahmat sekaligus mengkritik berbagai alasan pemerintah menaikkan harga BBM yang selalu sama selama 15 tahun.
"Yang kami sesalkan selama 15 tahun terakhir ini, setiap pemerintah ingin menaikkan harga BBM selalu menggunakan narasi subsidi salah sasaran atau subsidi dinikmatin orang kaya," jelasnya.
Sementara DPR terlihat selalu menolak kebijakan pemerintah terkait harga BBM dinilai hanya memainkan alasan populis dan demi elektibilitas.
Sementara DPR tidak pernah memberikan solusi menyeluruh tanpa mengeluarkan skema yang tuntas.***