JURNAL MEDAN - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Boy Rafli Amar mengatakan semua partai politik peserta Pemilu 2024 beraliran pluralis.
Boy Rafli Amar menjawab pertanyaan wartawan terkait parpol yang terindikasi atau diduga disusupi aliran radikal dan ajaran terorisme.
Boy menyebut satu partai politik yang terindikasi ajaran radikalisme namun partai itu dipastikan tidak lolos verifikasi. Kepala BNPT pun enggan menyebutkan parpol tersebut.
Baca Juga: Gangguan Cyber Infrastruktur Bawaslu Merata di Indonesia, Beberapa Wilayah Butuh Perhatian Khusus
"Terafiliasi ya. Tidak lolos verifikasi karena kita sudah dapat informasi dari awal dan InsyaAllah (partai) yang lolos ini sifatnya plural. Jadi beberapa yang tidak lolos itu yang kami katakan ada indikasi," kata Boy Rafli Amar di Jakarta, Senin, 13 Maret 2023.
Ke depan, Kepala BNPT mengatakan akan mengambil langkah pencegahan agar partai politik yang terindikasi disusupi aliran radikalisme dan terorisme tidak bikin partai baru.
Sementara parpol sesuai undang-undang yang berlaku tidak boleh lepas dari ideologi negara Pancasila.
"Kita harus jaga ke depan jangan sampai membentuk partai baru, tetapi pengurusnya, latar belakangnya kelompok intoleran, radikal, teroris," ujarnya.
Terkuaknya dugaan partai politik yang disusupi aliran radikal dan terorisme ini merupakan cara baru bagi kelompok radikal mengubah taktik mereka.
Menurut Boy, ini adalah cara-cara dan siasat jaringan-jaringan yang terafiliasi, termasuk kelompok intoleran untuk bisa menjadi bagian dari pesta demokrasi dan masuk ke dalam pesta demokrasi.
"Sudah ada perubahan strategi dari peluru ke kotak suara," kata Boy.
Selain itu, dalam bekerja BNPT juga melakukan klarifikasi dari masyarakat bahwa ada partai-partai tertentu yang diindikasikan calon-calon pengurusnya ada afiliasi ke jaringan teroris.
"Tentu kita tidak bisa ekspos di sini," kata Boy.
Berdasarkan pengalaman, kelompok yang terafiliasi dengan jaringan teroris atau disusupi aliran radikalisme membenci pemerintah dan tidak menyukai hukum Negara.
Mereka, kata Boy, menganggap berbangsa dan bernegara di Indonesia dilakukan oleh kelompok Toghut, maka BNPT memperdalam aktifitas intelejen.
"Kita kerjasama dengan semua pihak, memperdalam semua aktivitas-aktivitas intelejen. Dan tentu kita tidak ingin beberapa pesta demokrasi di masa lalu ada yang dilakukan kekerasan oleh mereka di ruang publik," ujar Boy.***