Network
JURNAL MEDAN - Jhoni Allen Marbun mengatakan dirinya tetap berstatus sebagai kader Partai Demokrat meskipun surat pemecatan dirinya telah dikeluarkan oleh partai berlambang Mercy tersebut.
Jhoni Allen Marbun menyampaikan dirinya bersama kader lain yang dipecat akan menguji surat pemecatan melalui proses hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
Hal tersebut disampaikan Jhoni Allen Marbun dalam program Mata Najwa dengan tema 'Adu Kuat di Demokrat'. Hadir dalam acara itu Wakil Sekjen Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean, Ketua DPP Partai Demokrat Herman Heroen dan kelompok yang mendesak kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat Jhoni Allen Marbun serta mantan wakil ketua Partai Demokrat Max Sopacua.
Baca Juga: KABAR GEMBIRA! Gelombang 13 Kartu Prakerja Telah Dibuka, Ini Panduan Lengkap Pendaftarannya
Baca Juga: Menolak Lupa! Bubarnya Dinasti Turki Usmani, Lahirnya Mustafa Kemal Ataturk (Part 2)
"Iya (masih kader). Pemecatan itu nanti akan kita uji dalam proses hukum dan perundangan yang berlaku. Hati saya Demokrat bukan hanya bajunya. Mungkin saja teman-teman kader lain yang belum dipecat pakai logo tapi hatinya bukan Demokrat malah merusak," kata Jhoni Allen Marbun seperti dikutip jurnalmedan.com, Kamis 4 Maret 2021.
Pada kesempatan itu, Jhoni Allen Marbun mengatakan bahwa dirinya hadir sebagai orang yang mendesak kongres luar biasa (KLB) untuk menyelamatkan Partai Demokrat setelah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi ketua umum dan Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menjadi Sekjen.
"Saya hadir untuk menyelamatkan Partai Demokrat setelah SBY menjadi ketua umum, Ibas jadi Sekjen," katanya.
Baca Juga: Menolak Lupa! Bubarnya Dinasti Turki Usmani, Lahirnya Mustafa Kemal Ataturk (Part 1)
Baca Juga: Jadwal Bioskop Trans TV, Kamis 4 Maret 2021: Indiana Jones and The Temple Of Doom dan John Wick 2
Jhoni Allen Marbun juga menyinggung soal iuran fraksi Partai Demokrat dari tingkat I dan II. Menurutnya, peraturan tersebut ada setelah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terpilih menjadi ketua umum dan Hinca Pandjaitan sebagai Sekjen dalam Kongres di Surabaya, Jawa Timur.
"Baru SBY jadi ketum Kongres di Surabaya, Hinca dikatakan Sekjen mengambil hak-hak kewenangan daripada pimpinan fraksi ditingkat cabang dan Provinsi," katanya.
"Saya tak percaya tadinya, bayangkan membuat peraturan organisasi yang ditandatangai oleh SBY yang menurut saya adalah soerang negarawan mengambil 15 persen iuran fraksi dari tingkat II tingkat I, itu jelas sebelumnya itu tidak ada," tandasnya.***
Baca Juga: Andi Arief Tuding Jhoni Allen Marbun Pembohong dan Paksa Buat Video Soal Mahar Calon Kepala Daerah
Baca Juga: Jadwal Acara NET TV, Kamis 4 Maret 2021: Hercai S3, Oh My Ghost dan Didi Kempot & Sobat Ambyar
