Network
JURNAL MEDAN - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal (Purn) Moeldoko disebut justru membuat malu Istana dan juga Presiden Jokowi setelah Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menyatakan menolak mengesahkan Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang, Sumut.
Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM menyatakan menolak mengesahkan Partai Demokrat versi KLB yang dipimpin oleh Moeldoko.
Dengan demikian, upaya kudeta yang coba dilakukan terhadap kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai ketua umum Partai Demokrat yang sah gagal dilakukan.
Baca Juga: Duh, Bucin Aldebaran dan Andin Makin Dalam, Bagaimana Dengan Arya Saloka dan Amanda Ya?
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan setelah pihaknya meneliti berkas-berkas pengajuan yang diajukan oleh kubu Moeldoko, pihaknya menyatakan KLB Partai Demokrat tersebut tidak sesuai dengan UU Partai Politik dan tidak memenuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat yang sudah disahkan Kemenkumham tahun 2020 lalu.
Beberapa hal yang dianggap belum terpenuhi antara lain, perwakilan pimpinan Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang, tidak disertai mandat dari Ketua DPD dan Ketua DPC.
"Dengan demikian, pemerintah menyatakan bahwa permohonan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara, tanggal 5 Maret 2021, ditolak," ujar Yasonna dalam konferensi pers yang digelar secara virtual, Rabu 31 Maret 2021.
Ditolak pengesahan KLB Partai Demokrat oleh Kemenkumham, mendapatkan komentar dari salah satu politisi Partai Demokrat asal Papua, Christ Wamea.
