Kabinda Papua Gugur, Korban Terus Berjatuhan: PKS Terbitkan Dua Rekomendasi untuk Pemerintah

- 26 April 2021, 22:00 WIB
Pasukan keamanan Indonesia patroli mencari kelompok pemberontak di Papua.*
Pasukan keamanan Indonesia patroli mencari kelompok pemberontak di Papua.* / Reuters/

JURNAL MEDAN - Gugurnya Kepala BIN Daerah (Kabinda) Papua Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Karya Nugraha Karya merupakan pukulan telak bagi Bangsa Indonesia karena kehilangan putra terbaik. Brigjen Danny gugur setelah terlibat kontak tembak dengan KKB.

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Sukamta menilai pemerintah tidak serius menangani masalah Papua. Konflik Papua, kata dia, semakin banyak menimbulkan korban jiwa dan kerugian materil.

Hingga kini ratusan nyawa telah melayang sia-sia, kerugian mencapai triliunan rupiah akibat konflik berkepanjangan. Otonomi khusus sudah berjalan hampir 20 tahun, tetapi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua masih tertinggal dari daerah lain.

Baca Juga: Patut Dicontoh Suporter! Ridwan Kamil Sampaikan Ini Atas Kemenangan Persija Jakarta pada Piala Menpora 2021

"Lagi-lagi kami harus menyampaikan bahwa negara gagal hadir di tanah Papua. Selama 10 tahun terakhir konflik bukan semakin membaik namun semakin memburuk. Klaim sepihak pemerintah tentang keberhasilan otonomi khusus nyatanya tak membuat gerakan-gerakan makar di Papua berhenti," demikian keterangan Sukamta, Senin 26 April 2021.

PKS kemudian memberikan dua rekomendasi utama terkait dengan permasalahan Papua.

Pertama, Pemerintah harus melakukan pendekatan keamanan yang tegas, terukur menumpas habis KKB. Berikan keamanan kepada masyarakat Papua.

"Jangan setengah-setengah dalam memberantas KKB ini," kata Anggota Komisi I DPR RI tersebut.

Baca Juga: Soal KKB, Ruhut Sitompul: Mari Dukung Sikap Tegas Presiden Jokowi yang Dicintai Rakyatnya, Merdeka

Kedua, pendekatan komprehensif dan tepat sasaran. Pendekatan pemerintah dalam konflik Papua belum menyentuh akar masalah Papua seperti diskriminasi dan rasialisme, pembangunan yang belum mengangkat kesejahteraan orang asli Papua, pelanggaran HAM serta soal status dan sejarah politik Papua.

Sukamta mengusulkan pemerintah membuat kementerian khusus Papua dan Indonesia Timur agar koordinasi penanganan Papua bisa dilakukan secara lebih komprehensif.

"Saat ini yang masih menonjol pendekatan keamanan dan ekonomi dengan gelontoran dana triliunan yang tidak tepat sasaran dan berdampak signifikan. Namun, persoalan kemanusiaan, pendidikan, kesehatan dan penumbuhan ekonomi rakyat juga tidak kalah penting," jelasnya.

Selain itu, pelibatan warga Papua dalam proses ini juga mutlak dilakukan. Sukamta yakin bahwa mayoritas warga Papua tetap ingin bersama NKRI.

Baca Juga: Suporter di Indonesia yang Tak Pernah Dewasa: Kalah Ngamuk, Menang Rusuh

"Sekarang tinggal bagaimana pemerintah sungguh-sungguh mengatasi akar masalah yang ada, ini yang akan pengaruhi masa depan Papua," pungkasnya. ***

Editor: Arif Rahman


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x