Anggota DPR Fraksi Golkar Dyah Roro Esti Bikin Heboh Senayan, Minta Komisi VII Dibubarkan

JURNAL MEDAN - Rapat Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Sidang V Tahun Sidang 2020-2021 pada hari Kamis 6 Mei 2021, langsung dihebohkan dengan pernyataan anggota DPR RI Fraksi Golkar Dyah Roro Esti.

Di dalam suasana rapat paripurna, anggota Komisi VII DPR itu tanpa basa-basi langsung meminta agar komisinya dibubarkan saja.  Rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar (Cak Imin) itu, pada awalnya memang diberikan waktu kepada seluruh anggota DPR RI untuk memberikan interupsi dan pandangannya.

Tak membuang kesempatan, Dyah langsung menjelaskan, jika saat ini Komisi VII hanya bermitra dengan satu kementerian yakni ESDM.

Baca Juga: Ini 4 Potret Penampakan Batu Hajar Aswad, Pertama Kali Dalam Sejarah Ditampilkan Secara Detail untuk Umum

"Saya ingin mengutarakan isi hati mayoritas atau mungkin seluruh Komisi VII saat ini. Seperti yang kita ketahui saat ini Komisi VII hanya bermitra dengan satu kementerian, yaitu Kementerian ESDM. Mengingat Kemenristek sudah bergabung dengan Kemendikbud, maka otomatis menjadi mitra Komisi X. Dan Kementerian LHK bermitra dengan Komisi IV, yang tentu berbeda dengan periode sebelumnya. Di mana pada waktu itu KLHK bermitra dengan dua komisi, yaitu Komisi IV dan Komisi VII," tegas Dyah dihadapan para anggota DPR dan pimpinan DPR, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis 6 Mei 2021.

Menurut Dyah, Komisi VII akan sulit jika hanya bermitra dengan Kementerian ESDM. Komisi VII sendiri, kata Roro, sudah meratifikasi perjanjian Nasionaly Diterment Contribustion (NDC) terkait iklim.

Oleh karena itu, Roro menilai kerja-kerja yang dilakukan Komisi VII akan sia-sia jika hanya bermitra satu kementerian. Roro lantas memohon kepada pimpinan DPR RI, agar Komisi VII diberikan lebih dari satu mitra kerja.

Baca Juga: Viral Duta Sheila On 7 Nyanyi di Kondangan, Warganet: Pake Mic Biasa Aja Suaranya Tetap Enak Didengar

"Intinya pimpinan, menurut saya akan kurang efektif jika Komisi VII ini hanya bermitra dengan satu kementerian. Mengingat juga ada total 33 kementerian dan 11 komisi di DPR RI. Logikanya, satu komisi bermitra dengan satu kementerian ketika kita bagi rata-rata," katanya.

"Maka dari itu saya mohon sekali pertimbangan dari pimpinan DPR untuk dapat menambah mitra yang tentunya cocok untuk Komisi VII baik di sektor energi, lingkungan ataupun ristek," harapnya.