DPR-MPR Desak Kasus 97.000 PNS Fiktif Diusut Tuntas

- 25 Mei 2021, 14:16 WIB
Gedung DPR dan MPR RI.
Gedung DPR dan MPR RI. /Ahmad Fiqi Purba/Dok. MPR RI

"Mengingat database yang diungkapkan sudah terjadi pada tahun 2014 silam dan berdampak timbulnya polemik di kalangan masyarakat," ucap Bamsoet dalam pesan singkatnya kepada wartawan, Selasa, 25 Mei 2021.

Tak hanya itu, mantan Ketua DPR RI ini juga meminta BKN untuk melakukan evaluasi sistem database secara berkala.

Baca Juga: Profil Lengkap Ganip Warsito, Pengganti Doni Monardo di BNPB, Ternyata Berpengalaman Dibidang Ini

"BKN harus terus berinovasi dalam melakukan pemutakhiran data ASN (PNS, PPPK) dan PPT Non-ASN, agar data yang ada pun valid dan menjadi lebih akurat," tutup Bamsoet.

Sebelumnya diberitakan, Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengungkapkan pada 2014 pihaknya menemukan hampir 97 ribu data PNS dan atau Aparatur Sipil Negara (ASN) fiktif.

Ribuan PNS yang tak jelas wujudnya ini disebut menerima gaji dan dana pensiun.

Baca Juga: Tradisi Perwira Aktif Berlanjut, Ganip Warsito Gantikan Doni Monardo Sebagai Kepala BNPB

"Ternyata hampir 100 ribu, tepatnya 97 ribu data misterius. Dibayar gajinya, dibayar iuran pensiunnya, tapi tak ada orangnya," kata Bima dalam tayangan YouTube Pengumuman BKN Kick Off Meeting Pemutakhiran Data Mandiri, Senin, 24 Mei 2021.

Data itu, kata Bima, didapat setelah pihaknya melakukan pemutakhiran data pada 2014. Artinya, data misterius itu telah ada sejak pemutakhiran data pertama yang dilakukan pada 2002.***

Halaman:

Editor: Ahmad Fiqi Purba


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah