Network
JURNAL MEDAN - Pemerintah berencana mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi bahan pokok (sembako) terus menuai kritikan. Rencana itu seiring dengan rencana Revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
Wakil Ketua DPR Bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menilai perubahan UU Nomor 6 1983 khususnya pasal 4A dinilai hanya akan memberatkan masyarakat.
Oleh karena itu dia meminta pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan tersebut.
Ketua Umum PKB ini merasa langkah tersebut berpotensi memberatkan kehidupan masyarakat kalangan bawah, dan kontraproduktif dengan upaya pemerintah menekan ketimpangan melalui reformasi perpajakan dalam revisi UU KUP.
“Saya kira perlu ditinjau ulang. Apalagi kebijakan tersebut digulirkan di masa pandemi dan situasi perekonomian saat ini yang sedang sulit,” kata Cak Imin dalam pesan singkatnya kepada wartawan, Kamis 10 Juni 2021.
Cak Imin menilai, saat ini pedagang pasar sedang mengalami kondisi sulit karena lebih dari 50 persen omset dagang menurun.
“Kalau sembako dihilangkan dari kelompok jenis barang yang tidak dikenakan PPN tentu saja merugikan masyarakat karena barang kebutuhan pokok sangat dibutuhkan masyarakat,” ujar Cak Imin.
Baca Juga: Bikin Rakyat Susah, Fadli Zon Tegas Menolak Sembako Dikenakan Pajak
