Network
"Jadi (mereka) tidak mengenal lebih dalam dunia digital," tegas Pratama yang merubah chairman lembaga riset siber CISSReC (communication & information system security research center) ini.
Menurut Pratama, negara tidak bisa sendiri karena masyarakat, kampus, dan komunitas harus diajak untuk mengedukasi di berbagai lapisan. Ini penting karena pendekatan peningkatan berinternet yang positif dan sehat harus berjalan top down maupun bottom up.
"PR lainnya untuk pemerintah, yaitu harus mendorong lahirnya media sosial lokal sehingga negara tidak tergantung dan tidak mudah ditekan oleh medsos asing. Pemerintah mesti menyiapkan sumber daya guna mewujudkannya. Hal ini penting dalam jangka panjang untuk kepentingan nasional," jelas Pratama.
Selain itu, Pratama berharap pemerintah bisa segera membuat regulasi agar negara membangun media sosial nasional, buatan dalam negeri, dan memang dibuat untuk masyarakat Indonesia.
Baca Juga: Nurhidayat Haji Haris, Pemain Pertama AHHA PS Pati FC, Klub Milik Atta Halilintar
Dengan begini lebih mudah melakukan pengawasan dan sekaligus menjadi aplikasi subtitusi bagi media sosial populer. Tanpa memiliki aplikasi medsos subtitusi, sulit kiranya bagi negara untuk menarik pajak yang pantas bagi Facebook, Google dan kawan-kawannya.
"Pada kasus Google dan Facebook harusnya mudah menarik pajak oleh pemerintah, karena Facebook Google sudah banyak menarik uang dari masyarakat Indonesia untuk digunakan dalam beriklan diplatform tersebut, walaupun sekarang sudah dikenai pajak," ujarnya.
Sorotan lainnya adalah Indonesia wajib memiliki kemandirian dalam dunia digital. Tujuannya agar data masyarakat Indonesia tetap berada di Indonesia.
Pemerintah juga harus berpihak pada pengembangan produk teknologi lokal seperti janji Presiden Jokowi yang ingin membangun 1.000 startup baru, termasuk membuat startup pada platform medsos dan aplikasi perpesanan.
Baca Juga: Viral BTS Meal, Eksperimen Es Krim Sisca Kohl dapat Cibiran Warganet
