Network
Server, kata dia, dibuat oleh pemerintah pusat sehingga Pemda bisa memanfaatkannya secara gratis.
"Anggaran daerah jangan dibelanjakan untuk itu," kata dia.
Daerah yang memaksa membuat peladen dan pusat data bisa terkendala saat ada audit. Hasil audit bisa berujung perintah penutupan pusat data bila tidak sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan.
"Penutupan dilakukan oleh aparat penegak hukum, KPK, bukan oleh kami (Kementerian Kominfo)," kata dia.
Baca Juga: Ayo Jumatan! Tinggalkan Aktivitas Jual Beli Kalian, Ingat Mati dan Kematian Ya Gais!
Hoaks dan Media Sosial
Pemerintah daerah dan khususnya Dinas Kominfo juga berperan penting dalam komunikasi publik. Di era sekarang, komunikasi publik pemerintah tidak lagi terpusat di satu lembaga.
Komunikasi publik dapat dilakukan berbagai lembaga, termasuk Dinas Kominfo di daerah.
Di sisi lain, penting untuk memastikan komunikasi publik dari pemerintah disampaikan dengan narasi yang tidak bertentangan. Hal itu membutuhkan sinergi dari pusat hingga daerah.
Salah satu contohnya soal penanganan pandemi Covid-19. Pemerintah sudah membuat pola pengumuman status PPKM oleh satu menteri dan selanjutnya diikuti dengan instruksi atau surat edaran para menteri.
