Network
JURNAL MEDAN - Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah kembali berkomentar soal kelompok oposisi di Indonesia. Bahkan mantan Wakil Ketua DPR itu menyebut ada persamaan iblis dan oposisi.
Dikutip dari akun Twitternya, @Fahrihamzah, Rabu 24 November 2021, Fahri Hamzah menyebut ada persamaan antara iblis dan oposisi.
"Iblis dibiarkan hidup untuk menggoda manusia supaya waspada," tulis Fahri Hamzah.
Baca Juga: Sinopsis Terpaksa Menikahi Tuan Muda 24 November 2021: Kaget, Abhimana dan Amanda Tidur Satu Ranjang
Menurutnya, keberadaan oposisi juga sangat diperlukan agar pemerintah memiliki lawan tanding dalam mengelola pemerintahan.
"Oposisi harusnya juga dibiarkan hidup sebagai lawan tanding pemerintah agar bangsa kita dewasa," tambahnya.
Mantan politisi PKS itu mengatakan pemerintah tidak semestinya bersikap represif terhadap pihak-pihak yang memiliki suara yang berbeda. Sebaliknya, pemerintah harus dihargai.
"Orang-orang yang membawa suara yang berbeda harusnya dihargai bukan dimusnahkan," tuturnya.
"Hawa Nafsu manusia perlu lawan tanding, menuju kesempurnaan diri. Dan hawa nafsu kekuasaan juga perlu lawan tanding menuju kekuasaan yang adil dan amanah, yang terbuka dan bertanggungjawab. Kesadaran ini perlu dipelihara supaya kita toleran pada perbedaan," tambahnya.
Sebelumnya Fahri Hamzah kerap mengkritik kalangan oposisi di DPR yang dinilai tidak punya nyali untuk mengkritik pemerintah.
Menurutnya, kalangan oposisi tidak menjalankan fungsinya secara baik dalam mengawasi jalannya pemerintahan di DPR, padahal fungsi pengawasan ini sangat dibutuhkan.
"Kritik kepada lembaga negara yang bertugas untuk menjadi pengawas dan oposisi terhadap eksekutif sangat diperlukan karena kita sebagai rakyat dan pembayar pajak harus melihat bukti nyata bahwa mereka mengawasi," kata Fahri.
Fahri menilai, parpol oposisi ini justru hanya melakukan pencitraan semata, mulai dari memotong gaji para anggota fraksinya, sampai bagi-bagi bantuan sosial (bansos).
"Sekarang ini yang tampak bukan mereka mengawasi tapi hanya komen-komen yang tidak jelas dan dibarengi oleh pencitraan, potong gaji, bansos, sumbangan kiri kanan yang sebetulnya bukan merupakan tugas dari pada lembaga pengawas dan oposisi, tetapi itu sebenarnya tugas eksekutif," tuturnya.***
