Network
JURNAL MEDAN - Mahkamah Konstitusi (MK) mememerintahkan Pemerintah dan DPR untuk perbaiki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam jangka waktu 2 tahun ke depan.
Perintah MK soal perbaikan UU Cipta Kerja membuktikan bahwa Undang-Undang ini terbukti dalam proses perumusan inkonstitusional.
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai uji formil UU Cipta Kerja mengkonfirmasi buruknya proses perumusan Undang-Undang.
Undang-undang yang dianggap sebagai solusi dari persoalan yang dihadapi negara ini sebelumnya menuai banyak protes penolakan oleh gerakan masyarakat sipil.
Putusan MK ini juga membuktikan dengan jelas pemerintah dan DPR telah salah, yakni melanggar konstitusi UUD 1945 dan melanggar prinsip pembuatan UU.
Walaupun putusannya inkonstitusional bersyarat dimana pemerintah diberikan kesempatan untuk memperbaiki.
Tetapi putusan MK menggambarkan kekeliruan yang mendasar/prinsipil.
Menanggapi berita yang sedang hangat dan menarik atensi publik ini, Jurnalis Watchdoc Dandhy Laksono pun menyikapinya.
"Dinyatakan melanggar UUD 1945, tapi masih berlaku sampai 2 tahun, tak jelas apa (saja) yang harus diperbaiki (substansi atau proses), meski berlaku tapi tak boleh dipakai untuk kebijakan strategis, tak boleh ada peraturan turunan," ujarnya di akun twitternya, Kamis, 25 November 2021.
Sebelumnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang UU Cipta Kerja yang inkonstitusional secara bersyarat itu dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman dalam sidang uji formil UU Cipta Kerja yang disiarkan secara daring, Kamis, 25 November 2021.***
