Network
JURNAL MEDAN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyatakan kenaikan bayaran atau honor penyelenggara pemilu ad hoc di tahun 2024.
KPU menyatakan anggaran untuk gaji petugas ad hoc mencapai Rp34,4 triliun, dari total anggaran Pemilu 2024 sebesar Rp76,6 triliun
Peningkatan honor itu bertujuan untuk menjamin kesejahteraan dan keselamatan petugas penyelenggara Pemilu 2024.
Berikut besaran upah pegawai penyelenggara Pemilu badan ad hoc:
1. Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) dari Rp800 ribu menjadi Rp1 juta.
2. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dari Rp550 ribu menjadi Rp1,5 juta.
3. Sekretariat PPS dari Rp800 ribu menjadi Rp1,9 juta.
4. Panitia Pemungutan Suara (PPS) dari Rp900 ribu menjadi Rp2 juta.
5. Sekretarian PPK dari Rp1,3 juta menjadi Rp2,45 juta.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dari Rp1,85 juta menjadi Rp3 juta.
7. KPPS Luar Negeri dari Rp6,5 juta menjadi Rp7 juta.
Baca Juga: Masa Kampanye Pemilu 2024 Sudah Fix 75 Hari? Ini Jawaban KPU dan Bawaslu
Sementara itu, honor petugas badan ad hoc yang bertugas di luar negeri disebutkan tidak mengalami kenaikan.
Dengan demikian, dipastikan honor PPLN, Sekretariat PPLN, dan Pantarlih tidak mengalami perubahan.
Sebagai informasi, petugas ad hoc KPU di luar negeri terdiri dari PPLN, Sekretariat PPLN, dan Pantarlih Luar Negeri.
Besaran honor yang akan diterima penyelenggara di luar negeri sebesar Rp8 juta, Rp7 juta, dan Rp6,5 juta.
Baca Juga: Pleno Tetapkan Hasyim Asy'ari Ketua KPU RI, Rahmat Bagja Ketua Bawaslu RI Periode 2022-2027
Terdapat 8 juta badan ad hoc untuk Pemilu 2024. Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengatakan 8 juta anggota badan ad hoc itu mendapatkan upah sepadan.
Adapun anggota badan ad hoc terbanyak yakni petugas KPPS yang berjumlah sekitar 5,6 juta orang dengan masa kerja satu bulan.
Jumlah petugas badan ad hoc dalam Pemilu 2024 juga belum termasuk linmas di tempat pemungutan suara (TPS) mencapai 1,6 juta orang. ***
