PECAH REKOR! Ternyata Ini 5 Rahasia Anies Baswedan Sukses Raih WTP Lima Kali Berturut-Turut di DKI Jakarta

JURNAL MEDAN - Pemprov DKI Jakarta kembali meraih predikan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kelima kalinya secara berturut-turut.

Pencapaian ini merupakan prestasi tersendiri bagi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang dianggap berhasil memperbaiki laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta.

Opini WTP yang kelima ini disampaikan langsung oleh Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DKI Jakarta Dede Sukarjodi dalam rapat paripurna yang digelar di DPRD, Selasa 31 Mei 2021.

Baca Juga: Anies Baswedan Bertemu 200 Pelaku UMKM yang Terlibat di Formula E Ancol, Netizen Kembali Sindir Sandiaga Uno

Tercatat, sejak memimpin DKI Jakarta, Anies Baswedan berhasil memperoleh opini WTP dari BPK sejak tahun 2017 hingga 2021.

Atas keberhasilan tersebut, Anies Baswedan pun menceritakan rahasia dibalik kesuksesan mempertahankan WTP lima kali berturut-turut.

Menurutnya, banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan agar Pemprov DKI Jakarta berhasil mempertahankan WTP.

Baca Juga: Benarkah Menparekraf Sandiaga Uno Tak Pernah Promosikan Formula E? Postingan Ini Jawabannya

Sementara itu, berdasarkan keterangan resmi yang dikeluarkan Pemprov DKI Jakarta, terdapat lima poin yang ditekankan Gubernur Anies sebagai upaya-upaya perbaikan dalam rangka peningkatan akuntabilitas pengelolaan
keuangan pada Tahun Anggaran 2021, yaitu:

a. Pembenahan sistem perencanaan dan penganggaran daerah melalui implementasi Sistem Informasi Smart Planning and Budgeting;

b. Pengembangan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai tindak lanjut implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Baca Juga: CEK FAKTA: Heboh MUI DKI Jakarta Setujui Perusahaan Bir Jadi Sponsor Formula E. Benarkah?

c. Pembenahan penatausahaan aset daerah, dengan melakukan penyempurnaan pengembangan Sistem Informasi Aset Daerah dan percepatan penyelesaian permasalahan aset melalui Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah;

d. Peningkatan dan Penguatan Sistem Pengendalian Internal Pelaksanaan APBD melalui pengawasan melekat Kepala SKPD dan pengawasan oleh Inspektorat;

e. Melakukan percepatan tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI dan alhamdulillah pada Tahun 2021 pencapaiannya
mencapai 86,34% lebih tinggi dari pencapaian rata-rata nasional yang sebesar 80% serta pencapaian tahun sebelumnya yang mencapai
77,58%